Pemecatan sepihak tenaga honorer yang terjadi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai berbuntut panjang. Koalisi Energy Masyarakat (KEM) mendesak Plt Wali Kota, H. Waris Thalib segera mencopot Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan, M. Irfan Zuhri.
Desakan tersebut disampaikan juru bicara KEM, Alrivai Zuherisa alias Aldo dalam orasinya saat menggelar akasi unjukrasa di Balai Kota Tanjungbalai, Rabu (17/11).
Aldo mengungkapkan, pemberhentian sepihak tenaga honorer pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai mengundang sorotan publik, bahwa telah terjadi perlakuan tidak adil terhadap seorang honorer dan menciderai sisi moral Plt Kadis Ketenagakerjaan.
Baca juga: Dituding dzalim kepada honorer, ini jawaban Kadis Naker Tanjungbalai
"Kita tidak bisa membiarkan seorang pelaksana Kepala Dinas memakai 'baju kotor' dengan moral yang rusak. Plt Wali Kota Tanjungbalai kami minta segera mencopot pelaksana tugas Kadis Naker yang memberhentikan sepihak tenaga honorer tanpa prosedur," kata Aldo.
Aldo melanjutkan, pemberhentian tenaga honor dan menggantinya dengan yang baru juga diduga kuat adanya gratifikasi uang mencapai Rp25 juta. Untuk itu Polres Tanjungbalai diminta mengusut tuntas dugaan gratifikasi dalam pengangkatan tenaga honor baru.
"Atas nama Koalisi Energi Masyarakat Tanjungbalai kami juga meminta Kepala BKD memberikan sanksi tegas dan mengevaluasi kinerja Plt Kadis Ketenagakerjaan yang dinilai cidera moral, serta rangkap jabatan sebagai sekretaris di dinas tersebut, sehingga sistem pemerintahan tidak efisien," teriak Aldo menggunakan pengeras suara.
Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, M. Irfan Zuhri menepis tudingan terhadap dirinya yang dinilai zalim karena memberhentikan sepihak tenaga honorer Juliani Sari Sitorus dari kantornya tanpa prosedur semestinya.
Kepada ANTARA, Irfan menjelaskan bahwa pemberhentian tenaga honorer itu dengan alasan karena dalam urusan pekerjaan terkesan ada campur tangan suami dari Juliani Sari Sitorus yang dianggap mengintervensi kewenangannya selaku kepala dinas.
"Ada campur tangan suami beliau (Juliani) dalam hal penempatan bidang kerja. Sehingga wibawa saya selaku kepala dinas terkesan dikangkangi," kata Irfan, saat dikonfirmasi, Selasa (16/11) kemarin.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Desakan tersebut disampaikan juru bicara KEM, Alrivai Zuherisa alias Aldo dalam orasinya saat menggelar akasi unjukrasa di Balai Kota Tanjungbalai, Rabu (17/11).
Aldo mengungkapkan, pemberhentian sepihak tenaga honorer pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai mengundang sorotan publik, bahwa telah terjadi perlakuan tidak adil terhadap seorang honorer dan menciderai sisi moral Plt Kadis Ketenagakerjaan.
Baca juga: Dituding dzalim kepada honorer, ini jawaban Kadis Naker Tanjungbalai
"Kita tidak bisa membiarkan seorang pelaksana Kepala Dinas memakai 'baju kotor' dengan moral yang rusak. Plt Wali Kota Tanjungbalai kami minta segera mencopot pelaksana tugas Kadis Naker yang memberhentikan sepihak tenaga honorer tanpa prosedur," kata Aldo.
Aldo melanjutkan, pemberhentian tenaga honor dan menggantinya dengan yang baru juga diduga kuat adanya gratifikasi uang mencapai Rp25 juta. Untuk itu Polres Tanjungbalai diminta mengusut tuntas dugaan gratifikasi dalam pengangkatan tenaga honor baru.
"Atas nama Koalisi Energi Masyarakat Tanjungbalai kami juga meminta Kepala BKD memberikan sanksi tegas dan mengevaluasi kinerja Plt Kadis Ketenagakerjaan yang dinilai cidera moral, serta rangkap jabatan sebagai sekretaris di dinas tersebut, sehingga sistem pemerintahan tidak efisien," teriak Aldo menggunakan pengeras suara.
Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai, M. Irfan Zuhri menepis tudingan terhadap dirinya yang dinilai zalim karena memberhentikan sepihak tenaga honorer Juliani Sari Sitorus dari kantornya tanpa prosedur semestinya.
Kepada ANTARA, Irfan menjelaskan bahwa pemberhentian tenaga honorer itu dengan alasan karena dalam urusan pekerjaan terkesan ada campur tangan suami dari Juliani Sari Sitorus yang dianggap mengintervensi kewenangannya selaku kepala dinas.
"Ada campur tangan suami beliau (Juliani) dalam hal penempatan bidang kerja. Sehingga wibawa saya selaku kepala dinas terkesan dikangkangi," kata Irfan, saat dikonfirmasi, Selasa (16/11) kemarin.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021