Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, menilai kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution-Aulia Rachman belum mewujudkan janji sewaktu kampanye di 100 hari kerja.
"Di 100 hari kerja, warga kota masih menunggu janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seperti pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan tidak lagi banjir," kata Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus di Medan, Minggu (6/6).
Namun politisi PKS ini mengapresiasi atas kinerja Wali Kota yang dilantik 26 Februari 2021 karena memiliki semangat kerja yang tinggi dan merupakan generasi milenial, sehingga sempat melakukan beberapa gebrakan di periode 100 hari kerja.
Di antaranya menertibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus pejabat di lingkungan Pemkot Medan terkait pungutan liar, dan penanganan banjir di sebagian kecil wilayah Kota Medan.
Baca juga: DPRD Medan desak Dinas LH segera tutup operasional PT API
"Tapi itu, belum maksimal. Kami terus mendukung kebijakan, dan program Wali Kota yang berpihak kepada masyarakat. Fraksi PKS di DPRD juga siap memberikan saran-saran, dan ide-ide bagi kemajuan pembangunan Kota Medan," ungkapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan mengaku akan terus mengawal semua janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar benar-benar diwujudkan kepada warga setempat.
"PKS akan mengawal seluruh program berjalan, dan seluruh janji kampanye agar direalisasikan kepada masyarakat Kota Medan," tutur Rudiawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Di 100 hari kerja, warga kota masih menunggu janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seperti pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan tidak lagi banjir," kata Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus di Medan, Minggu (6/6).
Namun politisi PKS ini mengapresiasi atas kinerja Wali Kota yang dilantik 26 Februari 2021 karena memiliki semangat kerja yang tinggi dan merupakan generasi milenial, sehingga sempat melakukan beberapa gebrakan di periode 100 hari kerja.
Di antaranya menertibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus pejabat di lingkungan Pemkot Medan terkait pungutan liar, dan penanganan banjir di sebagian kecil wilayah Kota Medan.
Baca juga: DPRD Medan desak Dinas LH segera tutup operasional PT API
"Tapi itu, belum maksimal. Kami terus mendukung kebijakan, dan program Wali Kota yang berpihak kepada masyarakat. Fraksi PKS di DPRD juga siap memberikan saran-saran, dan ide-ide bagi kemajuan pembangunan Kota Medan," ungkapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan mengaku akan terus mengawal semua janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar benar-benar diwujudkan kepada warga setempat.
"PKS akan mengawal seluruh program berjalan, dan seluruh janji kampanye agar direalisasikan kepada masyarakat Kota Medan," tutur Rudiawan.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021