DPRD Sumatera Utara akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait yang menangani masalah pembangunan tanggul Sungai Aek Sirahar di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dan jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Humbahas dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Sumut, H. Dhodi Thair ketika dikonfirmasi ANTARA di Pandan, Kamis (3/6).
“Kita akan RDP dengan dinas terkait untuk mencari tahu apa kendalanya. Demikian juga dengan jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Humbahas dan Tapteng akan kita pertanyakan ke Dinas Bina Marga,” ucapnya.
Untuk diketahui tanggul Sungai Aek Sirahar ini pernah jebol yang mengakibatkan banjir di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Januari 2020 lalu. Bahkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sudah turun ke lokasi untuk meninjau dan menjanjikan akan mencari solusi baik untuk jangka cepat dan jangka panjang guna mengatasi banjir tersebut.
Hanya saja sampai saat ini solusi itu belum terwujud dan menjadi pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya masyarakat yang pernah ditimpa bencana banjir itu.
Di hadapan Ketua Komisi B DPRD Sumut dan rombongan, hal itu juga dipertanyakan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani.
“Sejak pak Gubernur datang meninjau banjir yang ada di Barus, sampai saat ini belum ada titik terang atau bantuan dari Provinsi untuk membangun tanggul penahan air Sungai Aek Sirahar itu. Karena Sungai itu adalah milik Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga dengan jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Humbahas dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, juga belum diperbaiki pasca longsor. Kenapa hal ini saya sampaikan, agar bapak-bapak anggota Dewan yang melaksanakan kunjungan kerja hari ini ke Tapteng dapat menyampaikan hal itu ke Provinsi Sumatera Utara,” tegas Bupati saat menyambut kedatangan Komisi B DPRD Sumut di kantor Bupati Tapteng.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Sumut, H. Dhodi Thair ketika dikonfirmasi ANTARA di Pandan, Kamis (3/6).
“Kita akan RDP dengan dinas terkait untuk mencari tahu apa kendalanya. Demikian juga dengan jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Humbahas dan Tapteng akan kita pertanyakan ke Dinas Bina Marga,” ucapnya.
Untuk diketahui tanggul Sungai Aek Sirahar ini pernah jebol yang mengakibatkan banjir di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Januari 2020 lalu. Bahkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sudah turun ke lokasi untuk meninjau dan menjanjikan akan mencari solusi baik untuk jangka cepat dan jangka panjang guna mengatasi banjir tersebut.
Hanya saja sampai saat ini solusi itu belum terwujud dan menjadi pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya masyarakat yang pernah ditimpa bencana banjir itu.
Di hadapan Ketua Komisi B DPRD Sumut dan rombongan, hal itu juga dipertanyakan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani.
“Sejak pak Gubernur datang meninjau banjir yang ada di Barus, sampai saat ini belum ada titik terang atau bantuan dari Provinsi untuk membangun tanggul penahan air Sungai Aek Sirahar itu. Karena Sungai itu adalah milik Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga dengan jalan Provinsi yang menghubungkan Kabupaten Humbahas dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, juga belum diperbaiki pasca longsor. Kenapa hal ini saya sampaikan, agar bapak-bapak anggota Dewan yang melaksanakan kunjungan kerja hari ini ke Tapteng dapat menyampaikan hal itu ke Provinsi Sumatera Utara,” tegas Bupati saat menyambut kedatangan Komisi B DPRD Sumut di kantor Bupati Tapteng.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021