Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD-KAHMI) Kota Tanjungbalai menyesalkan kericuhan yang terjadi di gedung DPRD setempat pada saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi C, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terkait dinonaktifkannya 25 ribu jiwa peserta KIS- PBI warga Tanjungbalai.
"Kita sangat menyesalkan kericuhan tersebut. Peristiwa itu mencerminkan betapa kurangnya etika para wakil rakyat yang terhormat," ujar Ketua MD-KAHMI, H.Ucok Roufdy di Tanjungbalai, Rabu (17/3).
Baca juga: Ayah di Tanjungbalai hamili anak kandung hingga melahirkan "cunak"
Menurut Ucok, kalaupun ada keberatan masyarakat korban dinonaktifkannya kepesertaan Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang ingin diperjuangkan anggota dewan, tidak seharusnya RDP itu diwarnai keributan berujung rusaknya sejumlah fasilitas negara.
Ia melanjutkan, APBD 2021 sudah disetujui/disahkan DPRD setelah melalui pembahasan mulai dari KUA-PPAS, pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD, ketuk palu, evaluasi gubernur hingga akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2021.
"Dengan demikian, saya menilai penghapusan sebanyak 25 ribu peserta BPJS KIS-PBI masyarakat Tanjungbalai tersebut tidak bisa dihindari lagi. Akan tetapi, harus dicarikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya," kata Ucok.
Ia menambahkan, berdebat atau silang pendapat dalam sebuah rapat merupakan hal yang biasa, disaat situasi itu (berbebat) terjadi, maka pimpinan rapat/sidang harusnya mampu menenangkan situasi agar tidak terjadi kericuhan.
"Namun, seperti yang kita lihat dalam vidio beredar di media sosial (facebook) tentang kericuhan di gedung dewan saat RDP berlangsung, jalannya rapat sangat liar dan tidak terkendali, sampai-sampai gelas dan mikropon melayang hingga meja terbalik. Sebagai maayarakat, kita sangat malu melihat peristiwa itu," kata Ucok.
Sebelumnya, informasi dihimpun menyebutkan bahwa pada Selasa (16/3), RDP antara Komisi C DPRD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai terkait dinonaktifkannya 24 ribu jiwa peserta KIS- PBI warga Tanjungbalai berujung
ricuh.
"Benar pak, semalam ada RDP Komisi C DPRD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Namun rapatnya ricuh karena sejumlah anggota dewan marah dan tampak emosi," ujar sumber yang menolak menyebutkan siapa anggota dewan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
"Kita sangat menyesalkan kericuhan tersebut. Peristiwa itu mencerminkan betapa kurangnya etika para wakil rakyat yang terhormat," ujar Ketua MD-KAHMI, H.Ucok Roufdy di Tanjungbalai, Rabu (17/3).
Baca juga: Ayah di Tanjungbalai hamili anak kandung hingga melahirkan "cunak"
Menurut Ucok, kalaupun ada keberatan masyarakat korban dinonaktifkannya kepesertaan Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang ingin diperjuangkan anggota dewan, tidak seharusnya RDP itu diwarnai keributan berujung rusaknya sejumlah fasilitas negara.
Ia melanjutkan, APBD 2021 sudah disetujui/disahkan DPRD setelah melalui pembahasan mulai dari KUA-PPAS, pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD, ketuk palu, evaluasi gubernur hingga akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2021.
"Dengan demikian, saya menilai penghapusan sebanyak 25 ribu peserta BPJS KIS-PBI masyarakat Tanjungbalai tersebut tidak bisa dihindari lagi. Akan tetapi, harus dicarikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya," kata Ucok.
Ia menambahkan, berdebat atau silang pendapat dalam sebuah rapat merupakan hal yang biasa, disaat situasi itu (berbebat) terjadi, maka pimpinan rapat/sidang harusnya mampu menenangkan situasi agar tidak terjadi kericuhan.
"Namun, seperti yang kita lihat dalam vidio beredar di media sosial (facebook) tentang kericuhan di gedung dewan saat RDP berlangsung, jalannya rapat sangat liar dan tidak terkendali, sampai-sampai gelas dan mikropon melayang hingga meja terbalik. Sebagai maayarakat, kita sangat malu melihat peristiwa itu," kata Ucok.
Sebelumnya, informasi dihimpun menyebutkan bahwa pada Selasa (16/3), RDP antara Komisi C DPRD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai terkait dinonaktifkannya 24 ribu jiwa peserta KIS- PBI warga Tanjungbalai berujung
ricuh.
"Benar pak, semalam ada RDP Komisi C DPRD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Namun rapatnya ricuh karena sejumlah anggota dewan marah dan tampak emosi," ujar sumber yang menolak menyebutkan siapa anggota dewan tersebut.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021