Pemerintah Pusat melalui APBN tahuj 2021 akan menggelontorkan anggaran lebih kurang Rp30 milyar ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Peruntukannya untuk membantu petani sawit.
Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Perlindungan Pasaribu mengutarakan itu melalui Kadis Pertanian Bismark Muaratua Siregar kepada ANTARA, di Sipirok, Selasa (16/3).
"Kita sudah lalukan penandatanganan kerjasama atau MoU saat Rapat Koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian, di Hotel Park V Cilandak, Jakarta, 8-10 Maret 2021," ujarnya.
Baca juga: Jembatan bailey mulai di pasang, akses menuju Desa Sitaratoit yang sempat putus segera lancar kembali
Program ini jelasnya merupakan program strategis nasional bidang budidaya kelapa sawit dibawah Dirjen Perkebunan melalui Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Heru Tri Widarto.
"Dalam MoU, Kementerian Pertanian memberikan target 1000 hektare untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan perkiraan anggaran Rp30 juta per hektare atau total Rp30 milyar," sebutnya.
Ia mengatakan potensi anggaran Rp30 milyar bisa terealisasi, namun setelah sesuai dengan kemajuan kondisi lapangan yang disyaratkan sesuai MoU dengan Pemerintah Pusat.
"Syarat bisa di usulkan untuk mendapat target program ini warga yang memiliki lahan sawit sendiri yang hak alas kepemilikannya jelas. Tidak berlokasi di area kawasan hutan," tegasnya.
Karena, kegiatan ini diperuntukkan khusus peremajaan sawit sawit rakyat yang bibit awalnya tidak jelas. Kemudian pertumbuhan sawitnya tidak normal sehingga produksinya menurun atau tidak sesuai dengan target semestiya.
"Nanti setelah syarat kengkap dan kita usulkan ke pusat. Proses pengerjaan mulai penumbamgan sampai penanaman kembali akan di pihak ketigakan oleh yang berkompoten," katanya.
Sejauh ini disampaikan Bismark, bahwa pihaknya sudah mulai melaksanakan pendataan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) di sejumlah kecamatan di Tapanuli Selatan.
"Areal yang sudah terproses lebih kurang 600 hektare. Dominan di Kecamatan Angkola Selatan, Angkola Sangkunur, Batangtoru dan Muara Batang Toru, dan rencana ekspansi di Angkola Timur," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Perlindungan Pasaribu mengutarakan itu melalui Kadis Pertanian Bismark Muaratua Siregar kepada ANTARA, di Sipirok, Selasa (16/3).
"Kita sudah lalukan penandatanganan kerjasama atau MoU saat Rapat Koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian, di Hotel Park V Cilandak, Jakarta, 8-10 Maret 2021," ujarnya.
Baca juga: Jembatan bailey mulai di pasang, akses menuju Desa Sitaratoit yang sempat putus segera lancar kembali
Program ini jelasnya merupakan program strategis nasional bidang budidaya kelapa sawit dibawah Dirjen Perkebunan melalui Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Heru Tri Widarto.
"Dalam MoU, Kementerian Pertanian memberikan target 1000 hektare untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan perkiraan anggaran Rp30 juta per hektare atau total Rp30 milyar," sebutnya.
Ia mengatakan potensi anggaran Rp30 milyar bisa terealisasi, namun setelah sesuai dengan kemajuan kondisi lapangan yang disyaratkan sesuai MoU dengan Pemerintah Pusat.
"Syarat bisa di usulkan untuk mendapat target program ini warga yang memiliki lahan sawit sendiri yang hak alas kepemilikannya jelas. Tidak berlokasi di area kawasan hutan," tegasnya.
Karena, kegiatan ini diperuntukkan khusus peremajaan sawit sawit rakyat yang bibit awalnya tidak jelas. Kemudian pertumbuhan sawitnya tidak normal sehingga produksinya menurun atau tidak sesuai dengan target semestiya.
"Nanti setelah syarat kengkap dan kita usulkan ke pusat. Proses pengerjaan mulai penumbamgan sampai penanaman kembali akan di pihak ketigakan oleh yang berkompoten," katanya.
Sejauh ini disampaikan Bismark, bahwa pihaknya sudah mulai melaksanakan pendataan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) di sejumlah kecamatan di Tapanuli Selatan.
"Areal yang sudah terproses lebih kurang 600 hektare. Dominan di Kecamatan Angkola Selatan, Angkola Sangkunur, Batangtoru dan Muara Batang Toru, dan rencana ekspansi di Angkola Timur," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021