DPRD Kota Medan, Sumut, mendesak Pemkot Medan tegas melarang pembangunan di kawasan cagar budaya, karena segala perizinan termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) berada di pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution di Medan, Kamis, menyesalkan karena salah satu bangunan kawasan cagar budaya di Jalan Ahmad Yani VII telah dirubuhkan dan pembangunannya kini mencapai 80 persen, tapi belum ada tindakan pemkot setempat.
"Bangunan yang dibangun tersebut, kan tepat di depan Gedung Warenhuis. Gedung Warenhuis itu merupakan cagar budaya yang berarti bangunan di sekitarnya juga harus dilestarikan," katanya.
Baca juga: Satpol PP Medan robohkan tembok pembatas bangunan karena menyalahi SIMB
Apalagi, lanjutnya, pembangunan di kawasan tersebut, belum mengantongi SIMB dari pemerintah daerah. Sementara pihak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan tidak bisa menjelaskan izinnya kepada dewan.
Kebijakan tersebut bertentangan dengan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya. "Mereka (Dinas PKPPR, red) cuma mengatakan, struktur bangunan itu tidak mendukung lagi," tegas Edwin yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Medan.
Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, ketika masih menjabat Pelaksana tugas mengatakan, pihaknya berencana merevitalisasi Gedung Warenhuis menjadi kawasan wisata heritage.
"Kami akan merevitalisasi kawasan ini agar menjadi instagramable," ungkap Akhyar.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021
Anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution di Medan, Kamis, menyesalkan karena salah satu bangunan kawasan cagar budaya di Jalan Ahmad Yani VII telah dirubuhkan dan pembangunannya kini mencapai 80 persen, tapi belum ada tindakan pemkot setempat.
"Bangunan yang dibangun tersebut, kan tepat di depan Gedung Warenhuis. Gedung Warenhuis itu merupakan cagar budaya yang berarti bangunan di sekitarnya juga harus dilestarikan," katanya.
Baca juga: Satpol PP Medan robohkan tembok pembatas bangunan karena menyalahi SIMB
Apalagi, lanjutnya, pembangunan di kawasan tersebut, belum mengantongi SIMB dari pemerintah daerah. Sementara pihak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan tidak bisa menjelaskan izinnya kepada dewan.
Kebijakan tersebut bertentangan dengan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya. "Mereka (Dinas PKPPR, red) cuma mengatakan, struktur bangunan itu tidak mendukung lagi," tegas Edwin yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Medan.
Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, ketika masih menjabat Pelaksana tugas mengatakan, pihaknya berencana merevitalisasi Gedung Warenhuis menjadi kawasan wisata heritage.
"Kami akan merevitalisasi kawasan ini agar menjadi instagramable," ungkap Akhyar.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2021