Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat mengaku belum tahu kapan bisa memperbaiki struktur bangunan jembatan yang nyaris roboh di Kelurahan Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingei. Sebab, hingga kini pihaknya masih menunggu turunnya bantuan anggaran dari pemerintah pusat yang masih dalam proses usulan.
Terkait hal itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Langkat Ralin Sinulingga, di Stabat, Kamis, mengaku khawatir dengan bahaya yang ditimbulkan dari jembatan rusak tersebut, apabila sampai roboh, maka dapat membahayakan jiwa pengendara yang sedang melintas.
Padahal, jembatan tersebut merupakan salah satu akses penghubung antar Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo.
Sehingga kini banyak warga yang merasa khawatir ketika melintas di jembatan yang sudah nyaris roboh tersebut, katanya.
Ralin yang juga Wakil Ketua DPRD Langkat tersebut juga mengaku pesimis jembatan tersebut dapat segera diperbaiki. Sebab, untuk APBD Langkat Tahun 2021 sendiri memang belum ada menampung soal rencana pembangunan jembatan baru dan P- APBD sendiri juga diprediksi akan nihil.
Karena untuk pembelian vaksin COVID-19 oleh pemerintah pusat hanya menanggung 50 persen, sedangkan 50 persen lagi ditanggung sama pemerintah kabupaten.
Baca juga: Sribana, Ahmad Senang, Zuhuriah, diusulkan pengganti Surialam menjadi Ketua DPRD Langkat
Jadi kalau ini terjadi maka untuk belanja infrastruktur saya rasa akan tidak maksimal, katanya.
Ralin juga menyinggung soal penanganan sosial pasca bencana banjir besar seperti yang terjadi di Sungai Landak ataupun Pangkal Namu Sira-sira.
Dimana, banyak bangunan rumah beserta isi dagangan penduduk yang mencari nafkah di lokasi wisata tersebut hancur lebur.
Kabid Kedaulatan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi menyampaikan kita sudah usulkan anggarannya ke pusat agar dana bantuannya dapat dipakai untuk membuat tembok penahan sisi pangkal dan ujungnya.
Namun hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kapan rencana perbaikan jembatan tersebut dapat dilaksanakan. Karena masih harus menunggu dana bantuan turun dari BNPB di Jakarta.
"Kita baru hanya bisa sebatas mengusulkan saja anggarannya ke pusat dengan mengirimkan seluruh dokumen terkait jembatan rusak tersebut. Dan berharap jembatan Namukur ini bisa segera diperbaiki. Karena kalau sampai roboh maka masyarakat disana takutnya akan terisolir," ujarnya.
Iriadi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Langkat terkait kondisi jembatan rusak tersebut. Kalau dihitung untuk biaya rehabilitasi jembatan tersebut bisa menelan biaya sebesar Rp2 Miliar. Sedangkan untuk membangun jembatan baru bisa lebih mahal lagi yakni Rp4 Miliar.
"Kita tidak punya dana tanggap darurat sebanyak itu makanya kita usulkan terlebih dahulu ke pemerintah pusat agar dapat secepatnya dibantu," sebutnya.
Hadir Ketua Fraksi PDIP Romelta Ginting SE, Sekretaris Sandrak Herman Manurung SSos dan Bendahara Juriah, Drs.Pimanta Ginting, beberapa pengurus DPC PDIP Langkat Ahmad Muhajir, Zulkifli Simorangkir, Suhardi Surbakti, Erwin Ginting, Ferdinan Spd, Heri Lesmana Surbakti dan Ketua PAC PDIP Stabat Muhammad Ali Pasrah.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Terkait hal itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Langkat Ralin Sinulingga, di Stabat, Kamis, mengaku khawatir dengan bahaya yang ditimbulkan dari jembatan rusak tersebut, apabila sampai roboh, maka dapat membahayakan jiwa pengendara yang sedang melintas.
Padahal, jembatan tersebut merupakan salah satu akses penghubung antar Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo.
Sehingga kini banyak warga yang merasa khawatir ketika melintas di jembatan yang sudah nyaris roboh tersebut, katanya.
Ralin yang juga Wakil Ketua DPRD Langkat tersebut juga mengaku pesimis jembatan tersebut dapat segera diperbaiki. Sebab, untuk APBD Langkat Tahun 2021 sendiri memang belum ada menampung soal rencana pembangunan jembatan baru dan P- APBD sendiri juga diprediksi akan nihil.
Karena untuk pembelian vaksin COVID-19 oleh pemerintah pusat hanya menanggung 50 persen, sedangkan 50 persen lagi ditanggung sama pemerintah kabupaten.
Baca juga: Sribana, Ahmad Senang, Zuhuriah, diusulkan pengganti Surialam menjadi Ketua DPRD Langkat
Jadi kalau ini terjadi maka untuk belanja infrastruktur saya rasa akan tidak maksimal, katanya.
Ralin juga menyinggung soal penanganan sosial pasca bencana banjir besar seperti yang terjadi di Sungai Landak ataupun Pangkal Namu Sira-sira.
Dimana, banyak bangunan rumah beserta isi dagangan penduduk yang mencari nafkah di lokasi wisata tersebut hancur lebur.
Kabid Kedaulatan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi menyampaikan kita sudah usulkan anggarannya ke pusat agar dana bantuannya dapat dipakai untuk membuat tembok penahan sisi pangkal dan ujungnya.
Namun hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kapan rencana perbaikan jembatan tersebut dapat dilaksanakan. Karena masih harus menunggu dana bantuan turun dari BNPB di Jakarta.
"Kita baru hanya bisa sebatas mengusulkan saja anggarannya ke pusat dengan mengirimkan seluruh dokumen terkait jembatan rusak tersebut. Dan berharap jembatan Namukur ini bisa segera diperbaiki. Karena kalau sampai roboh maka masyarakat disana takutnya akan terisolir," ujarnya.
Iriadi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Langkat terkait kondisi jembatan rusak tersebut. Kalau dihitung untuk biaya rehabilitasi jembatan tersebut bisa menelan biaya sebesar Rp2 Miliar. Sedangkan untuk membangun jembatan baru bisa lebih mahal lagi yakni Rp4 Miliar.
"Kita tidak punya dana tanggap darurat sebanyak itu makanya kita usulkan terlebih dahulu ke pemerintah pusat agar dapat secepatnya dibantu," sebutnya.
Hadir Ketua Fraksi PDIP Romelta Ginting SE, Sekretaris Sandrak Herman Manurung SSos dan Bendahara Juriah, Drs.Pimanta Ginting, beberapa pengurus DPC PDIP Langkat Ahmad Muhajir, Zulkifli Simorangkir, Suhardi Surbakti, Erwin Ginting, Ferdinan Spd, Heri Lesmana Surbakti dan Ketua PAC PDIP Stabat Muhammad Ali Pasrah.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020