Ketua DPRD Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, membeberkan bukti video wakil ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori menyebutkan bahwa Wali Kota Sibolga mendukung salah satu paslon Wali Kota Sibolga yang akan bertarung tanggal 9 Desember ini.
Menurut politisi muda NasDem ini, apa yang dia sampaikan sebelumnya bukan sebatas katanya, melainkan ada bukti rekaman video yang dimilikinya.
Menurut Syukri, dia punya bukti yang cukup kuat kalau Wali Kota Sibolga dan jajarannya mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Sibolga.
"Dukungan itu diungkapkan langsung oleh Jamil Zeb Tumori selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 di hadapan publik dalam kegiatan kampanye beberapa waktu lalu. Dalam video itu Jamil mengatakan sudah bertemu dengan Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk dan akan mendukung pasangan Abadi, " beber Syukri kepada wartawan, Rabu, (2/12) malam di Sibolga.
Syukri juga menyatakan akan menyerahkan bukti video tersebut ke Bawaslu untuk melengkapi laporan mereka sebelumnya.
"Video pernyataan Jamil ini menjadi bukti atas informasi yang kami terima dari masyarakat yang menyebut kalau Wali Kota Sibolga melakukan dugaan intervensi kepada jajarannya untuk mendukung paslon nomor urut 2," tukasnya.
Bukti baru itu sebut Syukri akan langsung diantarkan malam ini ke Bawaslu Sibolga dan akan ditembuskan ke Bawaslu Sumut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori dalam temu persnya di Sibolga meminta lembaga dewan yang terhormat jangan bikin kegaduhan menjelang perhelatan Pilkada Sibolga yang digelar serentak, 9 Desember 2020.
Hal ini disampaikan Jamil Zeb Tumori yang juga Ketua Tim Pemenangan Bahdin-Edi, menyikapi ekspos Ketua DPRD, Akhmad Syukri Nazry Penarik bersama sejumlah anggota DPRD di gedung dewan, Selasa (1/12/2020).
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Ketua DPRD Sibolga menyampaikan bahwa Wali Kota diduga melakukan intervensi dan pengarahan camat, lurah hingga kepling untuk memilih paslon tertentu.
“Perlu diingat, Wali Kota adalah orang yang membawahi pemerintahan, kalau dia melakukan kerja pemerintahan, jangan pula dituding mengarahkan aparatur negara,” terang Jamil dalam konferensi pers, Rabu (2/12/2020).
Menurut politikus Golkar itu, bahwa pernyataan pimpinan dan anggota DPRD tersebut tendensius, tidak berdasar fakta dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
“DPRD adalah lembaga yang dipercayakan rakyat untuk melakukan kerja penting di pemerintahan, tentunya sebagai Tim Pemenangan Bahdin-Edi, kami merasa disudutkan,” ujarnya.
Seharusnya, ungkap Jamil, anggota DPRD melakukan tugas pengawasan disertai bukti autentik. Lakukan dengar pendapat, kemudian lakukan peninjauan ke lapangan, jangan pula menjadi lembaga tendensius.
“Tentu kita berharap, DPRD bekerja dengan baik, berdasarkan bukti dan tidak membuat kegaduhan dalam Pilkada Sibolga,” Jamil menambahkan.
Buktinya, sampai saat ini DPRD Sibolga belum ada melakukan rapat dengar pendapat, bagaimana suksesnya penyelenggara Pilkada Sibolga.
Kemudian, belum ada juga penugasan anggota DPRD kepada dinas dan instansi dalam mengawasi duduk persoalan yang ditudingkan.
Jamil pun balas menuding, mereka malah mendengar kabar sebaliknya, ada yang mengumpulkan lurah di suatu tempat dan mengintervensi para kepling.
“Para kepling ada yang menyampaikan kepada kita. Bahkan, informasi lain menyebut, masa jabatan Wali Kota sebentar lagi, jadi tak usah didengarkan kali,” ucapnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020