Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan kesiapan BPJS Kesehatan mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin COVID-19 saat menerima audiensi Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).
"BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data apa saja yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Komite PCPEN. Kami siap mendukung," ujar Fachmi Idris dalam audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, menurut keterangan resmi BPJS Kesehatan di Jakarta pada Rabu (30/9).
.Baca juga: Dusun Sei Mati Ara Condong Stabat Langkat tertutup untuk umum, ditemukan kasus positif COVID-19
Fachmi mengatakan bahwa data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat mendukung Tim Pelaksana Komite PCPEN dengan membantu menentukan kriteria penerima vaksin COVID-19 yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan Fachmi itu merespons harapan dari Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN yang ingin data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan membantu percepatan kesiapan data penerima vaksin serta dapat mendukung terbangunnya data penerima prioritas.
Data penerima prioritas dibutuhkan karena ketersediaan vaksin yang bertahap tentu membuat tidak serta merta semua penduduk dapat mengakses vaksin tersebut dalam waktu yang bersamaan. Diperlukan daftar prioritas penerima berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah tersedia," ujar Andika.
Baca juga: Satgas COVID-19 kecewa masih ada kampanye pilkada timbulkan kerumunan
Hal senada dikatakan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN, yang mengatakan pihaknya akan siap memberikan dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data-data pribadi peserta.
"Kita ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin. Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat dari BPJS Kesehatan akan makin baik kami membangun data tersebut. Kami siap untuk dukungan administratif misalnya penyampaian pakta integritas," ujar Gatot.
Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2 persen dari total penduduk Indonesia.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.934 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data apa saja yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Komite PCPEN. Kami siap mendukung," ujar Fachmi Idris dalam audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, menurut keterangan resmi BPJS Kesehatan di Jakarta pada Rabu (30/9).
.Baca juga: Dusun Sei Mati Ara Condong Stabat Langkat tertutup untuk umum, ditemukan kasus positif COVID-19
Fachmi mengatakan bahwa data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat mendukung Tim Pelaksana Komite PCPEN dengan membantu menentukan kriteria penerima vaksin COVID-19 yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan Fachmi itu merespons harapan dari Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN yang ingin data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan membantu percepatan kesiapan data penerima vaksin serta dapat mendukung terbangunnya data penerima prioritas.
Data penerima prioritas dibutuhkan karena ketersediaan vaksin yang bertahap tentu membuat tidak serta merta semua penduduk dapat mengakses vaksin tersebut dalam waktu yang bersamaan. Diperlukan daftar prioritas penerima berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah tersedia," ujar Andika.
Baca juga: Satgas COVID-19 kecewa masih ada kampanye pilkada timbulkan kerumunan
Hal senada dikatakan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN, yang mengatakan pihaknya akan siap memberikan dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data-data pribadi peserta.
"Kita ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin. Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat dari BPJS Kesehatan akan makin baik kami membangun data tersebut. Kami siap untuk dukungan administratif misalnya penyampaian pakta integritas," ujar Gatot.
Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2 persen dari total penduduk Indonesia.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.934 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020