Dosen Senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Medan Area (UMA) Dr H Syafruddin Ritonga MAP mengingatkan pentingnya Pilkada menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).
"Pada tahapan Pilkada dan saat menggelar kampanye harus menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 yang saat ini terus mewabah," ujarnya, di Medan, Sabtu (19/9).
Baca juga: KPU Medan sosialisasikan DPS Pilkada langsung di kelurahan
Ia menyebutkan, pada dasarnya boleh menggelar kampanye ketika pesta demokrasi tersebut, namun masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Sepanjang memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan, tidak ada masalah dalam menggelar kampanye pada Pilkada," ujarnya.
Syafruddin mengatakan, mengikuti protokol kesehatan pada Pilkada itu, tidak lain adalah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
Karena saat ini (Pilkada) situasi pandemi COVID-19 masih mewabah dan tidak diketahui kapan berakhirnya.
"Hal ini adalah tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengawasi ekstra ketat apakah protokol kesehatan pada Pilkada itu dilaksanakan dengan baik, dan tidak terjadi pelanggaran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Pada tahapan Pilkada dan saat menggelar kampanye harus menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 yang saat ini terus mewabah," ujarnya, di Medan, Sabtu (19/9).
Baca juga: KPU Medan sosialisasikan DPS Pilkada langsung di kelurahan
Ia menyebutkan, pada dasarnya boleh menggelar kampanye ketika pesta demokrasi tersebut, namun masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Sepanjang memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan, tidak ada masalah dalam menggelar kampanye pada Pilkada," ujarnya.
Syafruddin mengatakan, mengikuti protokol kesehatan pada Pilkada itu, tidak lain adalah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
Karena saat ini (Pilkada) situasi pandemi COVID-19 masih mewabah dan tidak diketahui kapan berakhirnya.
"Hal ini adalah tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengawasi ekstra ketat apakah protokol kesehatan pada Pilkada itu dilaksanakan dengan baik, dan tidak terjadi pelanggaran," katanya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020