Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M.Pasaribu selaku Ketua GTPP COVID-19 berbagi kiat dan pengalaman ke publik bagaimana dirinya bertindak dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah kerjanya.
Kiat dan pengalamannya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Tapsel dibeberkannya di acara web seminar (webinar) melalui aplikasi zoom dari Kantor Bupati Tapsel di Sipirok.
Baca juga: Pemkab Tapsel terima ratusan "Rapid Test" dari USU
Baca juga: Pandemi COVID-19, Kejari Tapsel ajak masyarakat petani membangunkan lahan tidur
Selain Syahrul M.Pasaribu, Webinar yang mengangkat tema "Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit", Rabu (24/6) itu menghadirkan berbagai narasumber lainnya yaitu Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Tapteng Bachtiar Ahmad Sibarani, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Dairi Eddy Kaleng Ate Barutu, Direktur Pasca Sarjana USU Robert Sibarani.
Selaku moderator webinar yang juga disaksikan sejumlah pejabat lingkungan Pemkab Tapanuli Selatan ini Gito Pardede koordinator wilayah GMKI Sumut - NAD.
Syahrul mengutarakan semenjak pemerintah pusat menetapkan bahwa virus corona disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana non alam yang harus segera ditangani.
Atas keadaan itu Pemkab Tapsel (16 Maret 2020) langsung melakukan pertemuan di tingkat OPD dan kecamatan. Hasilnya status tanggap darurat ditetapkan dan gugus tugas langsung dibentuk. Para siswa sekolah pun mulai (21 Maret 2020) diterapkan belajar dari rumah hingga saat ini.
Posko-posko di seluruh kecamatan pun diintruksikan di buka 24 jam untuk pelayanan kesehatan, demikian halnya pos chek point di tiap pintu masuk ke wilayah Tapsel di aktifkan. Relawan COVID-19 setiap desa/kelurahan seluruh kecamatan mendirikan pos masing-masing, tambahnya.
Libatkan seluruh elemen
"Bahkan pertengahan April 2020 gugus tugas semakin memperkuat tugasnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Seluruh Forkopimda selaku wakil ketua gugus tugas dan pimpinan OPD diberikan tanggung jawab penuh melakukan pembinaan di wilayah kerjanya masing-masing dalam upaya memutus matarantai COVID-19," jelasnya.
Syahrul menyatakan "kita tidak boleh larut dan pasrah dalam menghadapi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir. Pemkab, kata dia, terus berupaya mencegah penyebaran wabah yang sudah mengganggu seluruh sektor kehidupan ini.
"Termasuk dalam menyongsong era tatanan kehidupan normal baru (New Normal) kita bersama para Forkopimda telah melakukan beberapa kali pertemuan termasuk melibatkan para pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta tokoh pemuda," sebutnya.
Aktif sosialisasi dan penyangga pangan Sumut
Seluruh elemen terlibat memberikan edukasi sekaligus sosialisasi serta mensimulasikan tatanan hidup baru di tengah masyarakat hidup produktif namun tetap memerhatikan protokol kesehatan agar terhindar COVID-19.
"Sehingga dengan demikian sesuai harapan kita harapan pemerintah secara umum dalam kegiatan sosial ekonomi, sosial keagamaan dan kegiatan sosial lainnya dapat berjalan aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Masyarakat terbiasa seperti menggunakan masker, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dalam setiap aktifitas dan menghindari keramaian bila tidak penting. Sehingga menjadi budaya baru di tengah masyarakat khususnya di Tapsel.
Syahrul juga menyinggung sektor kesehatan, dimana Pemkab Tapsel juga telah membenahi Rumah Sakit Sipirok utamanya untuk ruang isolasi walaupun rumah sakit ini bukan bagian dari rumah sakit rujukan COVID-19. Namun, untuk karantina dalam memenuhi kebutuhan Puskesmas apabila ada terindikasi COVID-19.
Pada sektor ekonomi, Pemkab Tapsel dimasa COVID-19 memberdayakan UMKM agar tetap produktif ditengah pandemi seperti pembuatan masker berbahan batik dan tenun yang merupakan produk unggulan daerah ini.
Untuk ketahanan pangan, Pemkab Tapsel merupakan salahsatu daerah penyangga pangan Sumatera Utara dimasa COVID-19 mengingat 80 persen masyarakat hidup dari pertanian. "Pada tahun 2019 Tapsel surplus beras sebesar 65% dimana hasil produk untuk beras 137 ribu ton sementara kebutuhan masyarakat hanya 38 ribu ton," ungkapnya.
Sedang Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak dalam kesempatan ini menyampaikan ada dua hal penting dalam menghadapi situasi pandemi saat ini yakni pertama dari sisi hukum mendorong lahirnya perubahan - perubahan dan penyesuaian akibat pandemi. Karena, hukum bisa berubah dengan adanya pandemi saat ini.
"Dalam menghadapi wabah ini dibutuhkan tindakan atau kebijakan cepat dan berani mengambil keputusan. Karena rakyat perlu ditolong, dibantu, karena sejalan dengan ekonomi dan pembangunan harus tumbuh tanpa mengesampingkan betapa sangat pentingnya kesehatan," terangnya.
Barita mengatakan Kepala daerah tidak ada pengalaman dalam menangani hal ini. Hanya saja jangan sampai ada niat mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Kedua, adanya pergeseran pola hidup dalam berkomunikasi dari yang selama ini formal bergeser memanfaatkan teknologi.
Barita yang pernah turun ke Tapsel ini juga menyinggung sekaligus mengapresiasi Tapsel yang menerima opini WTP 6 kali secara berturut dari BPK-RI terkait pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah.
"Komisi Kejaksaan RI berharap dari Sumatera Utara lima tahun kedepan bisa melahirkan pemimpin - pemimpin yang kompeten di tingkat nasional sehingga menghilangkan pemikiran bahwa kepala daerah yang ada Sumut selalu bermasalah," ujarnya.
Sedang Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah diacara webinar ini berharap seluruh lapisan masyarakat harus ikut andil dalam memutus matarantai wabah COVID-19, dan penanganannya tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja.
Senada dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin Siregar yang menyampaikan sesuai motto "bersama kita bisa" peran serta setiap elemen masyarakat sangat diharapkan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 utamanya di Sumut.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Kiat dan pengalamannya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Tapsel dibeberkannya di acara web seminar (webinar) melalui aplikasi zoom dari Kantor Bupati Tapsel di Sipirok.
Baca juga: Pemkab Tapsel terima ratusan "Rapid Test" dari USU
Baca juga: Pandemi COVID-19, Kejari Tapsel ajak masyarakat petani membangunkan lahan tidur
Selain Syahrul M.Pasaribu, Webinar yang mengangkat tema "Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit", Rabu (24/6) itu menghadirkan berbagai narasumber lainnya yaitu Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Tapteng Bachtiar Ahmad Sibarani, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Dairi Eddy Kaleng Ate Barutu, Direktur Pasca Sarjana USU Robert Sibarani.
Selaku moderator webinar yang juga disaksikan sejumlah pejabat lingkungan Pemkab Tapanuli Selatan ini Gito Pardede koordinator wilayah GMKI Sumut - NAD.
Syahrul mengutarakan semenjak pemerintah pusat menetapkan bahwa virus corona disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana non alam yang harus segera ditangani.
Atas keadaan itu Pemkab Tapsel (16 Maret 2020) langsung melakukan pertemuan di tingkat OPD dan kecamatan. Hasilnya status tanggap darurat ditetapkan dan gugus tugas langsung dibentuk. Para siswa sekolah pun mulai (21 Maret 2020) diterapkan belajar dari rumah hingga saat ini.
Posko-posko di seluruh kecamatan pun diintruksikan di buka 24 jam untuk pelayanan kesehatan, demikian halnya pos chek point di tiap pintu masuk ke wilayah Tapsel di aktifkan. Relawan COVID-19 setiap desa/kelurahan seluruh kecamatan mendirikan pos masing-masing, tambahnya.
Libatkan seluruh elemen
"Bahkan pertengahan April 2020 gugus tugas semakin memperkuat tugasnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Seluruh Forkopimda selaku wakil ketua gugus tugas dan pimpinan OPD diberikan tanggung jawab penuh melakukan pembinaan di wilayah kerjanya masing-masing dalam upaya memutus matarantai COVID-19," jelasnya.
Syahrul menyatakan "kita tidak boleh larut dan pasrah dalam menghadapi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir. Pemkab, kata dia, terus berupaya mencegah penyebaran wabah yang sudah mengganggu seluruh sektor kehidupan ini.
"Termasuk dalam menyongsong era tatanan kehidupan normal baru (New Normal) kita bersama para Forkopimda telah melakukan beberapa kali pertemuan termasuk melibatkan para pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta tokoh pemuda," sebutnya.
Aktif sosialisasi dan penyangga pangan Sumut
Seluruh elemen terlibat memberikan edukasi sekaligus sosialisasi serta mensimulasikan tatanan hidup baru di tengah masyarakat hidup produktif namun tetap memerhatikan protokol kesehatan agar terhindar COVID-19.
"Sehingga dengan demikian sesuai harapan kita harapan pemerintah secara umum dalam kegiatan sosial ekonomi, sosial keagamaan dan kegiatan sosial lainnya dapat berjalan aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Masyarakat terbiasa seperti menggunakan masker, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dalam setiap aktifitas dan menghindari keramaian bila tidak penting. Sehingga menjadi budaya baru di tengah masyarakat khususnya di Tapsel.
Syahrul juga menyinggung sektor kesehatan, dimana Pemkab Tapsel juga telah membenahi Rumah Sakit Sipirok utamanya untuk ruang isolasi walaupun rumah sakit ini bukan bagian dari rumah sakit rujukan COVID-19. Namun, untuk karantina dalam memenuhi kebutuhan Puskesmas apabila ada terindikasi COVID-19.
Pada sektor ekonomi, Pemkab Tapsel dimasa COVID-19 memberdayakan UMKM agar tetap produktif ditengah pandemi seperti pembuatan masker berbahan batik dan tenun yang merupakan produk unggulan daerah ini.
Untuk ketahanan pangan, Pemkab Tapsel merupakan salahsatu daerah penyangga pangan Sumatera Utara dimasa COVID-19 mengingat 80 persen masyarakat hidup dari pertanian. "Pada tahun 2019 Tapsel surplus beras sebesar 65% dimana hasil produk untuk beras 137 ribu ton sementara kebutuhan masyarakat hanya 38 ribu ton," ungkapnya.
Sedang Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak dalam kesempatan ini menyampaikan ada dua hal penting dalam menghadapi situasi pandemi saat ini yakni pertama dari sisi hukum mendorong lahirnya perubahan - perubahan dan penyesuaian akibat pandemi. Karena, hukum bisa berubah dengan adanya pandemi saat ini.
"Dalam menghadapi wabah ini dibutuhkan tindakan atau kebijakan cepat dan berani mengambil keputusan. Karena rakyat perlu ditolong, dibantu, karena sejalan dengan ekonomi dan pembangunan harus tumbuh tanpa mengesampingkan betapa sangat pentingnya kesehatan," terangnya.
Barita mengatakan Kepala daerah tidak ada pengalaman dalam menangani hal ini. Hanya saja jangan sampai ada niat mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Kedua, adanya pergeseran pola hidup dalam berkomunikasi dari yang selama ini formal bergeser memanfaatkan teknologi.
Barita yang pernah turun ke Tapsel ini juga menyinggung sekaligus mengapresiasi Tapsel yang menerima opini WTP 6 kali secara berturut dari BPK-RI terkait pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah.
"Komisi Kejaksaan RI berharap dari Sumatera Utara lima tahun kedepan bisa melahirkan pemimpin - pemimpin yang kompeten di tingkat nasional sehingga menghilangkan pemikiran bahwa kepala daerah yang ada Sumut selalu bermasalah," ujarnya.
Sedang Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah diacara webinar ini berharap seluruh lapisan masyarakat harus ikut andil dalam memutus matarantai wabah COVID-19, dan penanganannya tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja.
Senada dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin Siregar yang menyampaikan sesuai motto "bersama kita bisa" peran serta setiap elemen masyarakat sangat diharapkan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 utamanya di Sumut.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020