Kisruh pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berujung pada pemblokadean Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Mandailing Natal mendapat perhatian khusus dari Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis.
Menurut Erwin, aksi demo pemblokiran Jalinsum yang dilakukan warga Desa Hutapuli Kecamatan Siabu dan Desa Hutadame itu masih sebagian kecil yang terjadi.
"Kisruh pembagian BLT ini bukan murni persoalan pembagian BLT saja. Terjadinya permasalahan ini akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap Kepala Desa," sebut Erwin Efendi Lubis kepada ANTARA, Kamis (18/06).
Baca juga: BLT dibagi rata, warga Desa Hutadame blokir Jalinsum
Dengan kondisi yang terjadi ini dirinya mengajak seluruh elemen mulai dari tingkatan masyarakat desa, Kepala Desa, Camat hingga Pemerintah Kabupaten untuk berpikir objektif di dalam menyikapi permasalahan yang ada.
"Pemerintah harus objektif melihat, mengkaji dan mengambil tindakan atas situasi yang terjadi ini," ujarnya.
Baca juga: Polisi diminta tingkatkan pengawasan penyaluran Bansos di Madina
Erwin menilai kisruhnya pembagian BLT tersebut disebabkan beberapa faktor.
Salah satunya adalah kurang transparannya Inspektorat di dalam melaksanakan tugas di dalam pengawasan Dana Desa.
"Apapun permasalahan di desa Inspektorat itu tidak terlepas dari tanggungjawab. Kalau Inspektorat menjalankan tugas sebagai mana mestinya situasi ini tidak akan terjadi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Menurut Erwin, aksi demo pemblokiran Jalinsum yang dilakukan warga Desa Hutapuli Kecamatan Siabu dan Desa Hutadame itu masih sebagian kecil yang terjadi.
"Kisruh pembagian BLT ini bukan murni persoalan pembagian BLT saja. Terjadinya permasalahan ini akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap Kepala Desa," sebut Erwin Efendi Lubis kepada ANTARA, Kamis (18/06).
Baca juga: BLT dibagi rata, warga Desa Hutadame blokir Jalinsum
Dengan kondisi yang terjadi ini dirinya mengajak seluruh elemen mulai dari tingkatan masyarakat desa, Kepala Desa, Camat hingga Pemerintah Kabupaten untuk berpikir objektif di dalam menyikapi permasalahan yang ada.
"Pemerintah harus objektif melihat, mengkaji dan mengambil tindakan atas situasi yang terjadi ini," ujarnya.
Baca juga: Polisi diminta tingkatkan pengawasan penyaluran Bansos di Madina
Erwin menilai kisruhnya pembagian BLT tersebut disebabkan beberapa faktor.
Salah satunya adalah kurang transparannya Inspektorat di dalam melaksanakan tugas di dalam pengawasan Dana Desa.
"Apapun permasalahan di desa Inspektorat itu tidak terlepas dari tanggungjawab. Kalau Inspektorat menjalankan tugas sebagai mana mestinya situasi ini tidak akan terjadi," ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020