Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Mandailing Natal mendesak pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran pesantren dalam menghadapi new normal.
Desakan itu disampaikan Sekretaris fraksi PKB DPRD Mandailing Natal, Miftahul Falah didampingi anggota Ahmad Taufik Siregar kepada wartawan, Rabu (3/6) di sekretariat DPC PKB Mandailing Natal Aek Galoga, Panyabungan.
"Mengingat Kabupaten Madina merupakan daerah santri tentu pesantren butuh anggaran untuk mendukung proses belajar mengajar seperti pembangunan Poskes, alat elektronik pendukung proses belajar mengajar bahkan yang paling penting adalah ruang isolasi mandiri bagi santri yang baru tiba dari luar Madina," ujarnya.
Baca juga: 556 calon haji asal Madina gagal berangkat ke tanah suci tahun ini
Baca juga: Belajar dari rumah di Madina kembali diperpanjang
Miftah menyebutkan, meskipun ada pemotongan anggaran di pemerintah daerah akibat dampak dari COVID-19 ini fraksi PKB Mandailing Natal tetap berupaya mengajukan anggaran itu di P-APBD tahun ini.
Fraksi PKB sendiri telah sepakat dalam beberapa hal pengajuan anggaran termasuk pembangunan Poskes pesantren, bantuan alat elektronik untuk pendukung proses belajar mengajar para santri termasuk ruang isolasi mandiri.
Selain itu, fraksi PKB juga akan melakukan koordinasi kepada pengurus pesantren terkait apa saja yang di butuhkan pesantren didalam menghadapi new normal itu.
"Apabila pemerintah daerah tidak berpandangan luas kepada kondisi pesantren dalam menghadapi new normal ini apalagi saat ini masuknya ajaran baru, dikhawatirkan kondisi ani akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19," ujarnya.
Untuk itu dirinya berharap kepada pemerintah daerah agar intervensi anggaran untuk pesantren dalam hal penanganan antisipasi penyebaran virus Corona itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Desakan itu disampaikan Sekretaris fraksi PKB DPRD Mandailing Natal, Miftahul Falah didampingi anggota Ahmad Taufik Siregar kepada wartawan, Rabu (3/6) di sekretariat DPC PKB Mandailing Natal Aek Galoga, Panyabungan.
"Mengingat Kabupaten Madina merupakan daerah santri tentu pesantren butuh anggaran untuk mendukung proses belajar mengajar seperti pembangunan Poskes, alat elektronik pendukung proses belajar mengajar bahkan yang paling penting adalah ruang isolasi mandiri bagi santri yang baru tiba dari luar Madina," ujarnya.
Baca juga: 556 calon haji asal Madina gagal berangkat ke tanah suci tahun ini
Baca juga: Belajar dari rumah di Madina kembali diperpanjang
Miftah menyebutkan, meskipun ada pemotongan anggaran di pemerintah daerah akibat dampak dari COVID-19 ini fraksi PKB Mandailing Natal tetap berupaya mengajukan anggaran itu di P-APBD tahun ini.
Fraksi PKB sendiri telah sepakat dalam beberapa hal pengajuan anggaran termasuk pembangunan Poskes pesantren, bantuan alat elektronik untuk pendukung proses belajar mengajar para santri termasuk ruang isolasi mandiri.
Selain itu, fraksi PKB juga akan melakukan koordinasi kepada pengurus pesantren terkait apa saja yang di butuhkan pesantren didalam menghadapi new normal itu.
"Apabila pemerintah daerah tidak berpandangan luas kepada kondisi pesantren dalam menghadapi new normal ini apalagi saat ini masuknya ajaran baru, dikhawatirkan kondisi ani akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19," ujarnya.
Untuk itu dirinya berharap kepada pemerintah daerah agar intervensi anggaran untuk pesantren dalam hal penanganan antisipasi penyebaran virus Corona itu.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020