Wakil Bupati Madina, H.M Ja'far Sukhairi Nasution meminta dukungan semua pihak agar 40 % anggaran Dana Desa (DD) dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19).
"Demi untuk dan atas nama kemanusiaan sebaiknya 40 % DD pantas untuk kebutuhan masyarakat," kata Wakil Bupati Madina, H.M Ja'far Sukhairi Nasution kepada Wartawan di Panyabungan, Selasa (21/04).
Wabub menyampaikan, anggaran DD sebanyak 40% untuk BLT tersebut semestinya menjadi atensi bagi semua para pemangku kebijakan, karena realokasi dana desa ini sudah jelas bisa di lakukan sesuai Permendes terbaru yang mengatakan bahwa BLT bukan dalam bentuk bahan sembako, melainkan uang tunai.
Baca juga: Fraksi Demokrat minta Pemkab Madina secepatnya bantu rakyat
Baca juga: Komisi III minta pemkab segera realisasikan Bansos COVID-19
"Kalaupun sebelumnya Pemkab Madina sudah sempat membahas penggunaan DD di kisaran 14 %, maka demi untuk dan atas nama kemanusiaan, sebaiknya 40 persen dana desa tersebut pantas untuk kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Menurut Wabub, kebijakan pemerintah pusat tersebut tentunya sudah di dasari pertimbangan matang, karenanya harus di resfon Pemerintah Daerah secara objektif, jangan kaku dalam konteks menyelamatkan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Efek kekurangan sembako ini bisa memicu kerusuhan jika tidak di antisipasi dini dari sekarang, apa lagi saat ini sudah menjelang Bulan Ramadhan setelah itu Hari Raya Idul Fitri tentunya tuntutan kebutuhan masyarakat semakin tinggi.
Wakil Bupati berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Camat dan Kepala Desa di Madina bisa bersinergi dengan mengutamakan program-program desa yang bersifat vital, dan mengesampingkan dulu pengalokasian DD yang sifatnya belum mendesak seperti pengadaan pemadam kebakaran, alat musik, lampu jalan, bangunan fisik desa, dan semua barang-barang pengadaan yang sifatnya masih bisa di tunda.
Untuk itu, Sukhairi meminta agar semua Badan Perwakilan Desa (BPD) se-madina juga pro aktiv memantau dan mengawasi pengalokasian DD tersebut.
Kalau ada indikasi KKN dalam penggunaan DD termasuk untuk pencegahan COVID-19 dirinya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar segera melaporkannya kepada penegak hukum.
"Kalau ada indikasi KKN dalam penggunaan DD segera laporkan agar pihak hukum, karena tentang ini saya sudah koordinasi langsung dengan pihak Polres Madina maupun Kejaksaan," ucap Sukhairi Nasution.
Pemotongan dana DAK oleh pusat akibat virus Corona ini juga merupakan di lema bagi daerah karena banyak aktifitas usaha yang melibatkan orang banyak menjadi terhenti, dan berakhir dengan melonjaknya angka pengangguran.
Misalnya, tangkahan pasir di Aek Mata dan Desa Pidoli yang biasanya ramai terlihat pekerja kini terlihat sepi, mobil-mobil angkutan pasir dan barang juga banyak parkir, produksi batu bata terhenti, dan banyak aktifitas perekonomian masyarakat terpaksa stagnan.
Karena itu satu-satu nya jalan adalah menggunakan DD secepat dan semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak resah.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
"Demi untuk dan atas nama kemanusiaan sebaiknya 40 % DD pantas untuk kebutuhan masyarakat," kata Wakil Bupati Madina, H.M Ja'far Sukhairi Nasution kepada Wartawan di Panyabungan, Selasa (21/04).
Wabub menyampaikan, anggaran DD sebanyak 40% untuk BLT tersebut semestinya menjadi atensi bagi semua para pemangku kebijakan, karena realokasi dana desa ini sudah jelas bisa di lakukan sesuai Permendes terbaru yang mengatakan bahwa BLT bukan dalam bentuk bahan sembako, melainkan uang tunai.
Baca juga: Fraksi Demokrat minta Pemkab Madina secepatnya bantu rakyat
Baca juga: Komisi III minta pemkab segera realisasikan Bansos COVID-19
"Kalaupun sebelumnya Pemkab Madina sudah sempat membahas penggunaan DD di kisaran 14 %, maka demi untuk dan atas nama kemanusiaan, sebaiknya 40 persen dana desa tersebut pantas untuk kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Menurut Wabub, kebijakan pemerintah pusat tersebut tentunya sudah di dasari pertimbangan matang, karenanya harus di resfon Pemerintah Daerah secara objektif, jangan kaku dalam konteks menyelamatkan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Efek kekurangan sembako ini bisa memicu kerusuhan jika tidak di antisipasi dini dari sekarang, apa lagi saat ini sudah menjelang Bulan Ramadhan setelah itu Hari Raya Idul Fitri tentunya tuntutan kebutuhan masyarakat semakin tinggi.
Wakil Bupati berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Camat dan Kepala Desa di Madina bisa bersinergi dengan mengutamakan program-program desa yang bersifat vital, dan mengesampingkan dulu pengalokasian DD yang sifatnya belum mendesak seperti pengadaan pemadam kebakaran, alat musik, lampu jalan, bangunan fisik desa, dan semua barang-barang pengadaan yang sifatnya masih bisa di tunda.
Untuk itu, Sukhairi meminta agar semua Badan Perwakilan Desa (BPD) se-madina juga pro aktiv memantau dan mengawasi pengalokasian DD tersebut.
Kalau ada indikasi KKN dalam penggunaan DD termasuk untuk pencegahan COVID-19 dirinya meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar segera melaporkannya kepada penegak hukum.
"Kalau ada indikasi KKN dalam penggunaan DD segera laporkan agar pihak hukum, karena tentang ini saya sudah koordinasi langsung dengan pihak Polres Madina maupun Kejaksaan," ucap Sukhairi Nasution.
Pemotongan dana DAK oleh pusat akibat virus Corona ini juga merupakan di lema bagi daerah karena banyak aktifitas usaha yang melibatkan orang banyak menjadi terhenti, dan berakhir dengan melonjaknya angka pengangguran.
Misalnya, tangkahan pasir di Aek Mata dan Desa Pidoli yang biasanya ramai terlihat pekerja kini terlihat sepi, mobil-mobil angkutan pasir dan barang juga banyak parkir, produksi batu bata terhenti, dan banyak aktifitas perekonomian masyarakat terpaksa stagnan.
Karena itu satu-satu nya jalan adalah menggunakan DD secepat dan semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak resah.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020