Komisi III DPRD Mandailing Natal (Madina) meminta Pemerintah Kabupaten Madina segera merealisasikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk menanggulangi dampak ekonomi masyarakat akibat virus Corona (COVID-19).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi H. Zainuddin Nasution S.Sos didampingi anggota M. Yasir Nasution dan Syamsir MN kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan penyesuaian anggaran dengan TPAD, Senin (20/04)
Zainuddin melihat sampai sekarang Pemerintah belum menyikapi dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat akibat pandemi virus corona
Baca juga: DPRD bahas penyesuaian anggaran penanganan COVID-19 dengan TAPD
Baca juga: Cegah COVID-19, Karang Taruna Mompang Jae lakukan penyemprotan
"Kami melihat Pemerintah belum menyikapi daya beli masyarakat yang rendah akibat pandemi virus corona, pemerintah masih fokus pada penanganan COVID-19 saja, Sementara masyarakat sekarang ini sudah kesulitan secara ekonomi. Ini yang perlu disikapi secepatnya," kata Zainuddin dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Menyikapi bantuan dana Bansos yang akan disalurkan, Zainuddin meminta supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan penerima bantuan yang bersumber dari dana desa.
Dari penjelasan TAPD Madina bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19 ini sebesar Rp 12 miliar. Dengan rincian Rp 7 miliar untuk bantuan sosial, dan Rp 5 miliar untuk penanganan COVID-19,
"Tentu kita meminta Pemkab Madina harus teliti dalam penyaluran bantuan sosial ini. Rp 7 miliar bantuan sosial yang akan disalurkan agar jangan tumpang tindih dengan bantuan sosial yang bersumber dari dana desa. Kita ingin penyetaraan bantuan ini tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Madina, M. Yasir Nasution menyebutkan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan sosial akibat dampak wabah COVID-19 ini.
Yang mana pemerintah menerapkan sosial distancing berakibat pada penghasilan masyarakat
"Pemerintah harus hadir menjawab dampak sosial yang dialami masyarakat akibat COVID-19 ini. Bantuan sosial harus disegerakan, karena ini sudah mulai memasuki puasa bulan Ramadhan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Hal itu disampaikan Ketua Komisi H. Zainuddin Nasution S.Sos didampingi anggota M. Yasir Nasution dan Syamsir MN kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan penyesuaian anggaran dengan TPAD, Senin (20/04)
Zainuddin melihat sampai sekarang Pemerintah belum menyikapi dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat akibat pandemi virus corona
Baca juga: DPRD bahas penyesuaian anggaran penanganan COVID-19 dengan TAPD
Baca juga: Cegah COVID-19, Karang Taruna Mompang Jae lakukan penyemprotan
"Kami melihat Pemerintah belum menyikapi daya beli masyarakat yang rendah akibat pandemi virus corona, pemerintah masih fokus pada penanganan COVID-19 saja, Sementara masyarakat sekarang ini sudah kesulitan secara ekonomi. Ini yang perlu disikapi secepatnya," kata Zainuddin dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Menyikapi bantuan dana Bansos yang akan disalurkan, Zainuddin meminta supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan penerima bantuan yang bersumber dari dana desa.
Dari penjelasan TAPD Madina bantuan sosial untuk penanggulangan Covid-19 ini sebesar Rp 12 miliar. Dengan rincian Rp 7 miliar untuk bantuan sosial, dan Rp 5 miliar untuk penanganan COVID-19,
"Tentu kita meminta Pemkab Madina harus teliti dalam penyaluran bantuan sosial ini. Rp 7 miliar bantuan sosial yang akan disalurkan agar jangan tumpang tindih dengan bantuan sosial yang bersumber dari dana desa. Kita ingin penyetaraan bantuan ini tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Madina, M. Yasir Nasution menyebutkan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan sosial akibat dampak wabah COVID-19 ini.
Yang mana pemerintah menerapkan sosial distancing berakibat pada penghasilan masyarakat
"Pemerintah harus hadir menjawab dampak sosial yang dialami masyarakat akibat COVID-19 ini. Bantuan sosial harus disegerakan, karena ini sudah mulai memasuki puasa bulan Ramadhan," ujarnya.
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020