Musyawarah Desa (Musdes) tentang penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 di Desa Gunungtua Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada Kamis (30/0) berakhir ricuh.
Kericuhan ini terjadi karena masyarakat yang hadir dalam Musdes itu tidak dapat menerima penggunaan DD tahun 2019.
Masyarakat menilai pada penggunaan DD tahun 2019 banyak item pekerjaan yang tidak di kerjakan oleh Kepala Desa. Selain itu para warga merasa di bodoh-bodohi oleh aparat desa selama penggunaan DD tahun 2019.
Baca juga: Tim gabungan kembali musnahkan lima hektar lahan ganja di Madina
Faisal salah seorang warga Desa Gunungtua Jae kepada wartawan, Jumat (31/01) mengatakan, kericuhan diakibatkan karena tidak adanya transparansi pengelolaan DD oleh kepala desa kepada masyarakat.
“Kami masyarakat Desa Gunungtua Jae merasa gerah dengan ketidak transparan Kepala Desa dalam penggunaan DD ini terlihat dalam beberapa item kegiatan yang tidak diselesaikan Kepala Desa," ujarnya.
Disebutkan Faisal, para warga selama ini mereka merasa dibodoh-bodohi oleh Kepala Desa karena seluruh masyarakat desa tidak pernah diundang dalam mengikuti musyawarah DD itu dan yang diundang hanya orang-orang dekat Kepala Desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020
Kericuhan ini terjadi karena masyarakat yang hadir dalam Musdes itu tidak dapat menerima penggunaan DD tahun 2019.
Masyarakat menilai pada penggunaan DD tahun 2019 banyak item pekerjaan yang tidak di kerjakan oleh Kepala Desa. Selain itu para warga merasa di bodoh-bodohi oleh aparat desa selama penggunaan DD tahun 2019.
Baca juga: Tim gabungan kembali musnahkan lima hektar lahan ganja di Madina
Faisal salah seorang warga Desa Gunungtua Jae kepada wartawan, Jumat (31/01) mengatakan, kericuhan diakibatkan karena tidak adanya transparansi pengelolaan DD oleh kepala desa kepada masyarakat.
“Kami masyarakat Desa Gunungtua Jae merasa gerah dengan ketidak transparan Kepala Desa dalam penggunaan DD ini terlihat dalam beberapa item kegiatan yang tidak diselesaikan Kepala Desa," ujarnya.
Disebutkan Faisal, para warga selama ini mereka merasa dibodoh-bodohi oleh Kepala Desa karena seluruh masyarakat desa tidak pernah diundang dalam mengikuti musyawarah DD itu dan yang diundang hanya orang-orang dekat Kepala Desa.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2020