Madina (ANTARA) - Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup), Atika Azmi Utammi Nasution meminta Rencana Pembangungan Jangka Panjang (RPJP) kabupaten selaras dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) dalam hal pengelolaan kawasan hutan.
Hal itu disampaikan Atika saat membuka konsultasi publik RPJP TNBG periode 2024-2034 di aula balai TNBG, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Selasa, (4/3).
"Kami harapkan ada linearitas di sini sehingga nanti pada akhirnya sama-sama disahkan kedua dokumen ini tidak ada lagi yang bertolak belakang," katanya.
Keselarasan itu, jelas Atika, dibutuhkan karena TNBG tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
Di sisi lain, Wabup Atika menyambut baik konsultasi publik yang diselenggarakan oleh TNBG itu dan dia meminta peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan sebelum dokumen disahkan.
Selama ini sebut Atika, hanya sedikit yang hadir saat diselenggarakan konsultasi publik, termasuk rencana pembangunan daerah. Namun, saat disahkan muncul kritik dari berbagai pihak.
"Kepada seluruh camat yang wilayahnya masuk daerah penyangga, kami harap proaktif. Kalau diminta kerja sama selama itu masih sesuai koridor, kami minta proaktif menjalankan program yang sudah disahkan," pesan dia.
Dia berharap, konsultasi publik itu bisa menghasilkan program yang dapat meminimalisasi konflik sosial dengan tidak mengesampingkan kebutuhan konservasi alam.
Sementara itu, Kepala Balai TNBG, Hartono menjelaskan, konsultasi publik ini merupakan salah satu rangkaian sebelum RPJP TNBG periode 2025-2034 diusulkan ke kementerian untuk disahkan.
Rangkaian yang harus dilalui salah satunya adalah melakukam konsultasi-publik dengan stakeholder terkait yang ada di Pemkab Madina.
Dia meminta kepada para peserta dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan draf yang sebelumnya telah disusun.
"Harapannya dengan disahkannya nanti RPJP ini, kami selaku pemandu kawasan TNBG bisa berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja sama dengan Pemkab Madina," sebut Hartono.
Kegiatan ini konsultasi publik RPJP TNBG periode 2024-2034 yang turut juga dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan, Ahmad Meinul Lubis, Kepala Bapperida, Birul Walidain, Kadis PUPR, Elpi Yanti Harahap, Kadis Koperasi dan UKM,Mukhtar Afandi, Kadis PPKB, Elfi Maryanni, para camat dan kepala desa penyangga wilayah TNBG, KPH VIII dan KPH IX, kepolisian, dan polisi hutan itu menghadirkan nara sumber dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
