Musyawarah Nasional XIII Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) di Bali 15-16 November 2019 selain memilih Ganjar Pranowo sebagai ketua umum masa bakti 2019-2024 juga menghasilkan 13 rekomendasi strategis menuju Indonesia maju.
Ketua Badan Pekerja (BP) Munas XIII KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, mengatakan 13 rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, yang juga alumni UGM.
Rekomendasi pertama, kata dia, dalam menghadapi bonus demografi, KAGAMA mendesak pemerintah untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) pembangunan SDM Indonesia.
KAGAMA mengusulkan roadmap pembangunan SDM itu bersifat lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan sampai entrepreneurship.
"Roadmap bukan dokumen pajangan, namun akan memberi panduan bagi semua kementerian dan kembaga terkait strategi dan rute pembangunan SDM yang akan ditempuh, dengan tahapan yang jelas dan dengan target yang terukur," kata Ari.
Rekomendasi kedua, lanjut dia, KAGAMA melihat kunci untuk mencapai Indonesia maju adalah keberhasilan pembangunan mental dan karakter bangsa.
Berangkat dari hal tersebut, KAGAMA merekomendasikan berbagai langkah nyata dan sistematis untuk memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila, pendidikan berbasis nilai-nilai luhur keindonesiaan, serta pendidikan budi pekerti yang dilakukan dengan mengadopsi metode/cara kekinian sehingga nilai-nilai tersebut bisa tertanam khususnya di generasi muda.
Rekomendasi ketiga, KAGAMA menekankan pentingnya melanjutkan konsolidasi sistem demokrasi berjalan bersamaan dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan sehat.
Terkait dengan hal itu, kata dia, KAGAMA merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk memastikan berjalannya agenda reformasi hukum dan juga reformasi tata kelola pemerintahan dengan capaian-capaian yang lebih terukur.
Rekomendasi keempat, kata Ari, korupsi adalah musuh bersama yang menyebabkan pemiskinan, dengan segala dampak kemerosotan di berbagai bidang.
Oleh karena itu, KAGAMA terus mendorong upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN.
"Ruang untuk korupsi harus ditutup rapat dengan terus menerus memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan," tegas Ari.
Selain itu, Ari memaparkan budaya "emoh" (menolak) korupsi harus jadi kultur yang hidup dalam masyarakat terutama para penyelenggara negara. Budaya antikorupsi harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang keras, tegas, dan efektif sehingga memberi efek jera pada koruptor.
Rekomendasi kelima, KAGAMA mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam dari sisi suku, agama, bahasa, dan juga budaya.
Oleh karena itu, sendi-sendi kebangsaan yang berdasar pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dipertahankan dan diperkuat.
Untuk mewujudkan ikatan kebangsaan yang kokoh, KAGAMA mengajak semua elemen bangsa, termasuk seluruh anggota KAGAMA di mana pun berada, untuk berperan aktif dalam merekatkan kerukunan, persaudaraan dan untuk menyatukan Indonesia.
Rekomendasi keenam, KAGAMA berpandangan bahwa dalam bernegara, selain konstitusi, dibutuhkan konstitusionalisme, serta sikap-sikap yang konsisten untuk menjalankan konstitusi dengan benar.
"Pada dasarnya letak masalah bukan pada konstitusi, namun justru pada kemauan dan konsistensi kita menjalankan konstitusi tersebut. Karena itu, butuh kemauan politik dari lembaga-lembaga negara serta dukungan semua warga negara untuk menjalankan konstitusi secara konsisten," kata Ari menegaskan.
Rekomendasi ketujuh, KAGAMA berpendapat desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi tanggung jawab untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, KAGAMA mendukung pemerintah untuk melanjutkan komitmen dalam membangun dari pinggiran, memperkuat pembangunan daerah dan desa.
"Karena dengan penguatan daerah dan desa maka akan menjadi penopang persatuan nasional karena menciptakan kemakmuran yang merata dan berkeadilan," tutur Ari.
Rekomendasi kedelapan, KAGAMA mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus bersendikan pada kepentingan dan kekuatan nasional. Maka, KAGAMA merekomendasikan agar Pemerintah bukan hanya fokus untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.
"Tapi juga memperhatikan esensi pembangunan ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat sehingga mampu bersaing dalam bidang ekonomi," ujarnya.
Haluan ekonomi kerakyatan, kata Ari, harus menjadi jalan dalam menggerakkan ekonomi nasional, dengan cara perbaikan secara terus menerus ekosistem usaha, memberdayakan sektor UMKM, mendorong kewirausahaan, meningkatkan daya beli para pekerja serta melakukan lompatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Rekomendasi kesembilan, KAGAMA berpendapat bahwa kunci dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah strategi reformasi birokrasi yang tepat.
KAGAMA menyarankan agar reformasi birokrasi bisa dipercepat, yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi seharusnya mencakup struktur kelembagaan maupun kultur birokrasi.
"Reformasi birokrasi jangan hanya soal pemangkasan struktur kelembagaan, tapi seharusnya menyentuh kultur birokrasi. Kultur birokrasi harus betul-betul di-reform menjadi lebih responsif, membuka ruang partisipasi dan juga berorientasi pelayanan masyarakat sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan," ujar Ari.
Rekomendasi kesepuluh, KAGAMA mendorong pemerintah agar terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial.
Sehingga, semua program-program tersebut betul-betul bisa menjangkau penerima manfaat baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan pendekatan yang tepat dan target-target terukur. Ukuran yang paling nyata dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah bisa menurunkan angka kemiskinan.
"Tapi, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penurunan angka kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas rakyat, terutama di sektor industri kecil-menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan," tegas Ari.
Rekomendasi kesebelas, KAGAMA melihat dunia menghadapi ancaman bersama, yakni perubahan iklim yang sangat ekstrim. Karena itu, KAGAMA mengusulkan agar pemerintah lebih aktif lagi dalam melakukan kampanye dan diplomasi internasional dalam rangka penyelamatan lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati.
Pemerintah juga harus mengambil langkah serius dalam manajemen dan mitigasi risiko bencana lingkungan, mengendalikan laju deforesterasi dan degradasi ekosistem, serta mengajak semua komponen bangsa untuk mencintai lingkungan dan melestarikan alam.
Rekomendasi kedua belas, KAGAMA berpandangan bahwa perempuan adalah tiang negeri yang aktif terlibat dalam pembangunan bangsa.
"Karena itu, KAGAMA merekomendasikan kepada pemerintah untuk terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta mendorong perempuan terlibat aktif dalam berbagai sektor sehingga terus menggerakkan prestasi bangsa," jelas Ari.
Rekomendasi ketiga belas, KAGAMA berpandangan bahwa Indonesia memiliki potensi generasi muda dengan talenta-talenta hebat yang bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Karena ini, KAGAMA berpendapat diperlukan manajemen pengembangan bakat dan talenta di dalam negeri maupun diaspora yang tersebar di luar negeri, sehingga anak muda Indonesia mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang demi mendukung kemajuan bangsa.
"Ke-13 rekomendasi Munas KAGAMA ini akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang saat ini juga tengah fokus melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Rekomendasi Munas juga menjadi panduan KAGAMA untuk melangkah. KAGAMA tidak ingin berdiam diri, melainkan ingin bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa untuk menuju Indonesia maju," kata Ari Dwipayana.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Ketua Badan Pekerja (BP) Munas XIII KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, mengatakan 13 rekomendasi itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, yang juga alumni UGM.
Rekomendasi pertama, kata dia, dalam menghadapi bonus demografi, KAGAMA mendesak pemerintah untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) pembangunan SDM Indonesia.
KAGAMA mengusulkan roadmap pembangunan SDM itu bersifat lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan sampai entrepreneurship.
"Roadmap bukan dokumen pajangan, namun akan memberi panduan bagi semua kementerian dan kembaga terkait strategi dan rute pembangunan SDM yang akan ditempuh, dengan tahapan yang jelas dan dengan target yang terukur," kata Ari.
Rekomendasi kedua, lanjut dia, KAGAMA melihat kunci untuk mencapai Indonesia maju adalah keberhasilan pembangunan mental dan karakter bangsa.
Berangkat dari hal tersebut, KAGAMA merekomendasikan berbagai langkah nyata dan sistematis untuk memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila, pendidikan berbasis nilai-nilai luhur keindonesiaan, serta pendidikan budi pekerti yang dilakukan dengan mengadopsi metode/cara kekinian sehingga nilai-nilai tersebut bisa tertanam khususnya di generasi muda.
Rekomendasi ketiga, KAGAMA menekankan pentingnya melanjutkan konsolidasi sistem demokrasi berjalan bersamaan dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan sehat.
Terkait dengan hal itu, kata dia, KAGAMA merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk memastikan berjalannya agenda reformasi hukum dan juga reformasi tata kelola pemerintahan dengan capaian-capaian yang lebih terukur.
Rekomendasi keempat, kata Ari, korupsi adalah musuh bersama yang menyebabkan pemiskinan, dengan segala dampak kemerosotan di berbagai bidang.
Oleh karena itu, KAGAMA terus mendorong upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN.
"Ruang untuk korupsi harus ditutup rapat dengan terus menerus memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan," tegas Ari.
Selain itu, Ari memaparkan budaya "emoh" (menolak) korupsi harus jadi kultur yang hidup dalam masyarakat terutama para penyelenggara negara. Budaya antikorupsi harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang keras, tegas, dan efektif sehingga memberi efek jera pada koruptor.
Rekomendasi kelima, KAGAMA mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam dari sisi suku, agama, bahasa, dan juga budaya.
Oleh karena itu, sendi-sendi kebangsaan yang berdasar pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dipertahankan dan diperkuat.
Untuk mewujudkan ikatan kebangsaan yang kokoh, KAGAMA mengajak semua elemen bangsa, termasuk seluruh anggota KAGAMA di mana pun berada, untuk berperan aktif dalam merekatkan kerukunan, persaudaraan dan untuk menyatukan Indonesia.
Rekomendasi keenam, KAGAMA berpandangan bahwa dalam bernegara, selain konstitusi, dibutuhkan konstitusionalisme, serta sikap-sikap yang konsisten untuk menjalankan konstitusi dengan benar.
"Pada dasarnya letak masalah bukan pada konstitusi, namun justru pada kemauan dan konsistensi kita menjalankan konstitusi tersebut. Karena itu, butuh kemauan politik dari lembaga-lembaga negara serta dukungan semua warga negara untuk menjalankan konstitusi secara konsisten," kata Ari menegaskan.
Rekomendasi ketujuh, KAGAMA berpendapat desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi tanggung jawab untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, KAGAMA mendukung pemerintah untuk melanjutkan komitmen dalam membangun dari pinggiran, memperkuat pembangunan daerah dan desa.
"Karena dengan penguatan daerah dan desa maka akan menjadi penopang persatuan nasional karena menciptakan kemakmuran yang merata dan berkeadilan," tutur Ari.
Rekomendasi kedelapan, KAGAMA mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus bersendikan pada kepentingan dan kekuatan nasional. Maka, KAGAMA merekomendasikan agar Pemerintah bukan hanya fokus untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.
"Tapi juga memperhatikan esensi pembangunan ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat sehingga mampu bersaing dalam bidang ekonomi," ujarnya.
Haluan ekonomi kerakyatan, kata Ari, harus menjadi jalan dalam menggerakkan ekonomi nasional, dengan cara perbaikan secara terus menerus ekosistem usaha, memberdayakan sektor UMKM, mendorong kewirausahaan, meningkatkan daya beli para pekerja serta melakukan lompatan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Rekomendasi kesembilan, KAGAMA berpendapat bahwa kunci dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah strategi reformasi birokrasi yang tepat.
KAGAMA menyarankan agar reformasi birokrasi bisa dipercepat, yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi seharusnya mencakup struktur kelembagaan maupun kultur birokrasi.
"Reformasi birokrasi jangan hanya soal pemangkasan struktur kelembagaan, tapi seharusnya menyentuh kultur birokrasi. Kultur birokrasi harus betul-betul di-reform menjadi lebih responsif, membuka ruang partisipasi dan juga berorientasi pelayanan masyarakat sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan," ujar Ari.
Rekomendasi kesepuluh, KAGAMA mendorong pemerintah agar terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial.
Sehingga, semua program-program tersebut betul-betul bisa menjangkau penerima manfaat baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan pendekatan yang tepat dan target-target terukur. Ukuran yang paling nyata dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah bisa menurunkan angka kemiskinan.
"Tapi, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penurunan angka kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas rakyat, terutama di sektor industri kecil-menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan," tegas Ari.
Rekomendasi kesebelas, KAGAMA melihat dunia menghadapi ancaman bersama, yakni perubahan iklim yang sangat ekstrim. Karena itu, KAGAMA mengusulkan agar pemerintah lebih aktif lagi dalam melakukan kampanye dan diplomasi internasional dalam rangka penyelamatan lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati.
Pemerintah juga harus mengambil langkah serius dalam manajemen dan mitigasi risiko bencana lingkungan, mengendalikan laju deforesterasi dan degradasi ekosistem, serta mengajak semua komponen bangsa untuk mencintai lingkungan dan melestarikan alam.
Rekomendasi kedua belas, KAGAMA berpandangan bahwa perempuan adalah tiang negeri yang aktif terlibat dalam pembangunan bangsa.
"Karena itu, KAGAMA merekomendasikan kepada pemerintah untuk terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta mendorong perempuan terlibat aktif dalam berbagai sektor sehingga terus menggerakkan prestasi bangsa," jelas Ari.
Rekomendasi ketiga belas, KAGAMA berpandangan bahwa Indonesia memiliki potensi generasi muda dengan talenta-talenta hebat yang bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Karena ini, KAGAMA berpendapat diperlukan manajemen pengembangan bakat dan talenta di dalam negeri maupun diaspora yang tersebar di luar negeri, sehingga anak muda Indonesia mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang demi mendukung kemajuan bangsa.
"Ke-13 rekomendasi Munas KAGAMA ini akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang saat ini juga tengah fokus melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Rekomendasi Munas juga menjadi panduan KAGAMA untuk melangkah. KAGAMA tidak ingin berdiam diri, melainkan ingin bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa untuk menuju Indonesia maju," kata Ari Dwipayana.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019