Ketua DPRD Sibolga Ahmad Syukri Penarik berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan Aliansi Nelayan Bersatu Sibolga-Tapteng yang melakukan aksi demo ke DPRD Sibolga, Kamis (17/10).
"Kami akan rapatkan hari ini juga dengan instansi terkait. Dan kami koordinasi dengan provinsi dan juga ke DPR-RI, agar apa yang diharapkan nelayan bisa terwujud," kata Syukri yang juga diamini wakilnya Jamil.
Dari 18 tuntutan yang disampaikan ke Dewan, salah satunya poin nomor 15 yang isinya meminta agar diberikan izin kapal pukat trawl beroperasi sembari menunggu ada solusi dari pemerintah terkait larangan pukat trawl beroperasi.
"Kami memohon kepada anggota dewan sembari menunggu ada solusi dari pemerintah pusat agar pukat trawl dapat beroperasi, sehingga ekonomi nelayan bisa berputar," pinta Helnina Waty Simanjuntak.
Baca juga: Ratusan masa demo ke DPRD Sibolga minta pungli di laut dihentikan
Menurut Helnina, akibat larangan pukat trawl beroperasi dan tidak adanya solusi, jumlah pengangguran bertambah di Sibolga-Tapteng, karena tukang jemur ikan tidak beroperasi lagi, tekong, ABK, dan masyarakat lainnya yang menggantungkan hidup ke pukat trawl tidak bekerja.
Parahnya lagi ungkap Helnina, para pemilik kapal banyak yang mengutang ke bank untuk operasional kapal, dan harus dicicil tiap bulan.
"Bagaimanalah kami bisa mencicil hutang ke bank kalau kapal kami tidak beroperasi. Kami sangat berharap anggota dewan dapat memperjuangkan aspirasi kami ini," kata pengusaha kapal itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Kami akan rapatkan hari ini juga dengan instansi terkait. Dan kami koordinasi dengan provinsi dan juga ke DPR-RI, agar apa yang diharapkan nelayan bisa terwujud," kata Syukri yang juga diamini wakilnya Jamil.
Dari 18 tuntutan yang disampaikan ke Dewan, salah satunya poin nomor 15 yang isinya meminta agar diberikan izin kapal pukat trawl beroperasi sembari menunggu ada solusi dari pemerintah terkait larangan pukat trawl beroperasi.
"Kami memohon kepada anggota dewan sembari menunggu ada solusi dari pemerintah pusat agar pukat trawl dapat beroperasi, sehingga ekonomi nelayan bisa berputar," pinta Helnina Waty Simanjuntak.
Baca juga: Ratusan masa demo ke DPRD Sibolga minta pungli di laut dihentikan
Menurut Helnina, akibat larangan pukat trawl beroperasi dan tidak adanya solusi, jumlah pengangguran bertambah di Sibolga-Tapteng, karena tukang jemur ikan tidak beroperasi lagi, tekong, ABK, dan masyarakat lainnya yang menggantungkan hidup ke pukat trawl tidak bekerja.
Parahnya lagi ungkap Helnina, para pemilik kapal banyak yang mengutang ke bank untuk operasional kapal, dan harus dicicil tiap bulan.
"Bagaimanalah kami bisa mencicil hutang ke bank kalau kapal kami tidak beroperasi. Kami sangat berharap anggota dewan dapat memperjuangkan aspirasi kami ini," kata pengusaha kapal itu.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019