Pimpinan DPRD Sibolga sementara, Syukri Nazry Penarik dan Jamil Zeb Tumori menggelar rapat di kantor pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Sibolga, Selasa (10/9). Tujuan rapat tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan di Sibolga-Tapanuli Tengah.
Kepada wartawan wakil ketua DPRD Sibolga sementara, Jamil Zeb Tumori didampingi Ketua DPRD Sibolga sementara Syukri mengatakan, dari hasil rapat yang digelar di PPN Sibolga mengharapkan adanya kerja sama Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng dengan Pemerintah Banda Aceh, Singkil, Langsa dan Tapak Tuan Aceh Selatan, dalam peningkatan perekonomian perikanan.
Menurutnya, bentuk kerja sama yang akan dirancang itu dengan mengizinkan armada kapal pengangkut ikan dari Aceh bersandar di pelabuhan Sibolga dan Tapanuli Tengah.
“Kajian kami, dibutuhkan sekitar 120 armada kapal pengangkut ikan bersandar di pelabuhan Sibolga-Tapteng. Maka dengan bersandarnya 120 kapal itu, perputaran uang selama satu bulan di Sibolga-Tapteng kisaran Rp43 miliar. Karena diperkirakan untuk sekali transaksi kapal paling sedikit Rp180juta. Jika 120 kapal dalam satu bulan 2 kali transaksi, maka angka perputaran uang di kedua daerah ini mencapai Rp43 miliar, di luar akomodasi kapal dan BBM. Peluang itulah yang kita diskusikan dengan para petinggi perikanan yang ada di Sibolga-Tapteng,” ungkap Jamil.
Masih menurut ketua Golkar Kota Sibolga itu, selain transaksi uang yang cukup besar di Sibolga-Tapteng, ada sekitar 7.200 tenaga kerja yang terserap nantinya. Karena untuk satu kapal minimal pekerjanya 20 orang diluar ABK.
Untuk itulah DPRD Sibolga kata Jamil, mendorong pemerintah kedua daerah Sibolga dan Tapteng untuk membuat regulasi agar kapal dari Aceh diizinkan bersandar di pelabuhan Sibolga-Tapanuli Tengah. Karena selama ini transportasi ikan dari Aceh ke Sibolga melalui darat.
“Jika aturan itu sudah dikeluarkan pemerintah daerah, maka kapal-kapal yang dari Aceh nyaman bongkar di pelabuhan Sibolga dan Tapteng. Artinya, kita bukan melarang angkutan transportasi ikan lewat darat, tetapi ada pembagian sehingga semuanya sama-sama berkembang,” sebut Jamil.
Jamil pun mengharapkan perkembangan hasil rapat di PPN Sibolga langsung ditindaklanjuti kedua daerah demi peningkatan perekonomian masyarakat.
Turut hadir dalam rapat itu, Danlanal Sibolga, Letkol Laut (P) Betrawarman, Kepala PPN Sibolga, Rustardi, Kasatpolair Polres Sibolga AKP M Sihombing, Kadis Perikanan Kelautan Sibolga dan Tapteng, Balai Karantina Ikan Sibolga, dan instansi terkait.
Baca juga: Lurah diminta tidak bermain-main dengan dana kelurahan
Baca juga: Wali Kota Sibolga tegaskan GMKI adalah organisasi intelektual dan agen perubahan
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Kepada wartawan wakil ketua DPRD Sibolga sementara, Jamil Zeb Tumori didampingi Ketua DPRD Sibolga sementara Syukri mengatakan, dari hasil rapat yang digelar di PPN Sibolga mengharapkan adanya kerja sama Pemko Sibolga dan Pemkab Tapteng dengan Pemerintah Banda Aceh, Singkil, Langsa dan Tapak Tuan Aceh Selatan, dalam peningkatan perekonomian perikanan.
Menurutnya, bentuk kerja sama yang akan dirancang itu dengan mengizinkan armada kapal pengangkut ikan dari Aceh bersandar di pelabuhan Sibolga dan Tapanuli Tengah.
“Kajian kami, dibutuhkan sekitar 120 armada kapal pengangkut ikan bersandar di pelabuhan Sibolga-Tapteng. Maka dengan bersandarnya 120 kapal itu, perputaran uang selama satu bulan di Sibolga-Tapteng kisaran Rp43 miliar. Karena diperkirakan untuk sekali transaksi kapal paling sedikit Rp180juta. Jika 120 kapal dalam satu bulan 2 kali transaksi, maka angka perputaran uang di kedua daerah ini mencapai Rp43 miliar, di luar akomodasi kapal dan BBM. Peluang itulah yang kita diskusikan dengan para petinggi perikanan yang ada di Sibolga-Tapteng,” ungkap Jamil.
Masih menurut ketua Golkar Kota Sibolga itu, selain transaksi uang yang cukup besar di Sibolga-Tapteng, ada sekitar 7.200 tenaga kerja yang terserap nantinya. Karena untuk satu kapal minimal pekerjanya 20 orang diluar ABK.
Untuk itulah DPRD Sibolga kata Jamil, mendorong pemerintah kedua daerah Sibolga dan Tapteng untuk membuat regulasi agar kapal dari Aceh diizinkan bersandar di pelabuhan Sibolga-Tapanuli Tengah. Karena selama ini transportasi ikan dari Aceh ke Sibolga melalui darat.
“Jika aturan itu sudah dikeluarkan pemerintah daerah, maka kapal-kapal yang dari Aceh nyaman bongkar di pelabuhan Sibolga dan Tapteng. Artinya, kita bukan melarang angkutan transportasi ikan lewat darat, tetapi ada pembagian sehingga semuanya sama-sama berkembang,” sebut Jamil.
Jamil pun mengharapkan perkembangan hasil rapat di PPN Sibolga langsung ditindaklanjuti kedua daerah demi peningkatan perekonomian masyarakat.
Turut hadir dalam rapat itu, Danlanal Sibolga, Letkol Laut (P) Betrawarman, Kepala PPN Sibolga, Rustardi, Kasatpolair Polres Sibolga AKP M Sihombing, Kadis Perikanan Kelautan Sibolga dan Tapteng, Balai Karantina Ikan Sibolga, dan instansi terkait.
Baca juga: Lurah diminta tidak bermain-main dengan dana kelurahan
Baca juga: Wali Kota Sibolga tegaskan GMKI adalah organisasi intelektual dan agen perubahan
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019