Bupati Langkat TR Peranginangin meminta keseriusan organisasi perangkat daerah untuk mewujudkan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Keinginan itu disampaikan Bupati dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Asisten Satu Pemerintahan Pemkab Langkat Abdul Karim, di Stabat, Senin, saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Langkat.
Asisten menyampaikan, Bupati kembali mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk mewujudkan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada penyajian laporan keuangan Pemkab Langkat tahun 2019, dengan serius dan penuh tanggung jawab.
Terutama kepada dinas yang menjadi pengecualian dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2018.
“Hasil kerja tersebut beserta staf akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi,” sebutnya.
Abdul Karim menyampaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018.
Untuk itu, diinstruksikan kepada Sekdakab dan Inspektur serta Kepala BPKAD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi dan memberikan bimtek dalam penyempurnaan dan pengelolaan aset secara berkala, baik aset tetap maupun persediaan.
“Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah tersebut, agar segera di laporkan secara priodik kepada Bupati,” harapnya.
Dengan begitu, harapannya ke depan tidak ditemukan lagi hal yang membuat Pemkab Langkat tidak memperoleh WTP, yaitu permasalahan kas dan setara kas, belanja barang, belanja modal, masalah pengelolaan persediaan atau stok barang, penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern yang lemah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Abdul Karim juga menjelaskan, sebelumnya Bupati telah melakukan kesediaan menandatangani pernyataan komitmen peningkatan opini di hadapan kepala BPK RI perwakilan Sumut pada 26 Juni 2019.
Juga telah meminta kepada seluruh pimpinan OPD, untuk menandatangani pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di unit kerja masing-masing.
“Sebagai tekad dan bentuk komitmen untuk peningkatan opini atas laporan keuangan Pemkab Langkat,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Keinginan itu disampaikan Bupati dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Asisten Satu Pemerintahan Pemkab Langkat Abdul Karim, di Stabat, Senin, saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Langkat.
Asisten menyampaikan, Bupati kembali mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk mewujudkan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada penyajian laporan keuangan Pemkab Langkat tahun 2019, dengan serius dan penuh tanggung jawab.
Terutama kepada dinas yang menjadi pengecualian dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2018.
“Hasil kerja tersebut beserta staf akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi,” sebutnya.
Abdul Karim menyampaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018.
Untuk itu, diinstruksikan kepada Sekdakab dan Inspektur serta Kepala BPKAD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi dan memberikan bimtek dalam penyempurnaan dan pengelolaan aset secara berkala, baik aset tetap maupun persediaan.
“Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah tersebut, agar segera di laporkan secara priodik kepada Bupati,” harapnya.
Dengan begitu, harapannya ke depan tidak ditemukan lagi hal yang membuat Pemkab Langkat tidak memperoleh WTP, yaitu permasalahan kas dan setara kas, belanja barang, belanja modal, masalah pengelolaan persediaan atau stok barang, penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern yang lemah dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Abdul Karim juga menjelaskan, sebelumnya Bupati telah melakukan kesediaan menandatangani pernyataan komitmen peningkatan opini di hadapan kepala BPK RI perwakilan Sumut pada 26 Juni 2019.
Juga telah meminta kepada seluruh pimpinan OPD, untuk menandatangani pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di unit kerja masing-masing.
“Sebagai tekad dan bentuk komitmen untuk peningkatan opini atas laporan keuangan Pemkab Langkat,” ujarnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019