Pengembangan pariwisata yang menjadi perhatian Bupati Langkat TR Perangin-angin yang dituangkan dalam visi dan misinya sangat disambut positif kalangan masyarakat pecinta lingkungan.
Hal itu disampaikan Direktur Rumah Bahari Azhar Kasim, di Stabat, Selasa.
"Sangat setuju apalagi pesisir dan laut Langkat sangat berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah, namun sayang Pemkab Langkat belum hadir mengelola kawasan pesisir," katanya.
Celakanya lagi laut telah tercemar baik dari sampah dan limbah perkebunan sawit yang sengaja dibuang ke laut sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan.
Pemkab Langkat harus hadir menyudahi persoalan ini, agar tujuan peningkatan PAD terpenuhi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, katanya.
Penegakan hukum atas alih fungsi kawasan kawasan hutan yang berada di pesisir Langkat, sangat pasif dilakukan dan dapat dilihat dengan mata telanjang, di mana laporan kepada pihak berwenang berulang kali dilakukan lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup, namun upaya tindakan hukum tidak terlihat.
Plang larangan mengalihfungsikan kawasan hutan yang dipasang pihak kehutanan nyaris telah hilang dan berkarat.
Kegiatan pengambilalihan kawasan hutan pesisir di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat pada tahun 2016 dan Desa Teluk Meku 2017 menjadi mubazir, katanya.
Di Desa Lubuk Kertang, 40 hektar dari 60 hektare yang ditertibkan masih di kuasai pengusaha, bahkan pohon sawit yang telah dipotong pihak kehutanan telah ditanami kembali, bahkan benteng yang yang dijebol untuk masuknya air asin sebagian besar telah di tutup kembali, ujarnya.
Untuk itulah guna mendukung program kepariwisataan di Langkat sudah saatnya ada aksi nyata dari Pemkab Langkat maupun pemangku kepentingan yang ada. Tujuannya nelayan bisa hidup, mangrove terlindungi, abrasi tidak terjadi di bibir pantai, warga nyaman datang menikmati indahnya alam hutan mangrove, harapnya.
Baca juga: Sekda: Objek wisata di Langkat bisa mendongkrak devisa negara
Baca juga: Karena sakit, keberangkatan satu calhaj asal Langkat tertunda
Baca juga: Bupati Langkat doakan jamaah haji diberi kesehatan
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Hal itu disampaikan Direktur Rumah Bahari Azhar Kasim, di Stabat, Selasa.
"Sangat setuju apalagi pesisir dan laut Langkat sangat berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah, namun sayang Pemkab Langkat belum hadir mengelola kawasan pesisir," katanya.
Celakanya lagi laut telah tercemar baik dari sampah dan limbah perkebunan sawit yang sengaja dibuang ke laut sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan.
Pemkab Langkat harus hadir menyudahi persoalan ini, agar tujuan peningkatan PAD terpenuhi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, katanya.
Penegakan hukum atas alih fungsi kawasan kawasan hutan yang berada di pesisir Langkat, sangat pasif dilakukan dan dapat dilihat dengan mata telanjang, di mana laporan kepada pihak berwenang berulang kali dilakukan lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup, namun upaya tindakan hukum tidak terlihat.
Plang larangan mengalihfungsikan kawasan hutan yang dipasang pihak kehutanan nyaris telah hilang dan berkarat.
Kegiatan pengambilalihan kawasan hutan pesisir di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat pada tahun 2016 dan Desa Teluk Meku 2017 menjadi mubazir, katanya.
Di Desa Lubuk Kertang, 40 hektar dari 60 hektare yang ditertibkan masih di kuasai pengusaha, bahkan pohon sawit yang telah dipotong pihak kehutanan telah ditanami kembali, bahkan benteng yang yang dijebol untuk masuknya air asin sebagian besar telah di tutup kembali, ujarnya.
Untuk itulah guna mendukung program kepariwisataan di Langkat sudah saatnya ada aksi nyata dari Pemkab Langkat maupun pemangku kepentingan yang ada. Tujuannya nelayan bisa hidup, mangrove terlindungi, abrasi tidak terjadi di bibir pantai, warga nyaman datang menikmati indahnya alam hutan mangrove, harapnya.
Baca juga: Sekda: Objek wisata di Langkat bisa mendongkrak devisa negara
Baca juga: Karena sakit, keberangkatan satu calhaj asal Langkat tertunda
Baca juga: Bupati Langkat doakan jamaah haji diberi kesehatan
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019