Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M. Pasaribu, mengimbau masyarakatnya untuk tidak mudah terprovokasi apalagi sampai menjurus kepada tindakan yang anarkis, termasuk aksi-aksi pasca-Pemilu 2019.
"Mari kita hindari seluruh bentuk provokasi apalagi sifatnya sampai mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," katanya saat menghadiri safari Ramadhan Pemkab Tapanuli Selatan di masjid Al Jihad, Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kamis (16/5) malam.
Pesan bupati kepada masyarakat untuk dapat memetik momen semangat Ramadhan dalam rangka solid menjaga ukhuwah Islamiyah di samping menjaga persatuan dan kesatuan.
Disinggung juga soal hasil Pemilu 2019 memilih Presiden, Legislator, dan Legislatif untuk dapat menunggu hasil puncaknya pada 22 Mei mendatang.
"Terkait hasilnya mari sama-sama kita tunggu pengumuman melalui KPU tanggal 22 Mei mendatang, selaku penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-undang," ajaknya.
Bupati mengatakan secara aturan KPU-lah yang punya wewenang dan berkewajiban siapa yang berhasil sebagai pemenang dari hasil Pemilu 17 April 2019.
Menurut bupati, tingginya dinamika politik saat kampanye hingga masa pencoblosan merupakan bagian dari demokrasi.
"Hanya saja, selesai itu tahapan selanjutnya saatnya kita menjalin persatuan dan kesatuan serta kebersamaan apalagi di bulan Ramadhan yang penuh barokah dan maqfiroh," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
"Mari kita hindari seluruh bentuk provokasi apalagi sifatnya sampai mengganggu keamanan ketertiban masyarakat," katanya saat menghadiri safari Ramadhan Pemkab Tapanuli Selatan di masjid Al Jihad, Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kamis (16/5) malam.
Pesan bupati kepada masyarakat untuk dapat memetik momen semangat Ramadhan dalam rangka solid menjaga ukhuwah Islamiyah di samping menjaga persatuan dan kesatuan.
Disinggung juga soal hasil Pemilu 2019 memilih Presiden, Legislator, dan Legislatif untuk dapat menunggu hasil puncaknya pada 22 Mei mendatang.
"Terkait hasilnya mari sama-sama kita tunggu pengumuman melalui KPU tanggal 22 Mei mendatang, selaku penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-undang," ajaknya.
Bupati mengatakan secara aturan KPU-lah yang punya wewenang dan berkewajiban siapa yang berhasil sebagai pemenang dari hasil Pemilu 17 April 2019.
Menurut bupati, tingginya dinamika politik saat kampanye hingga masa pencoblosan merupakan bagian dari demokrasi.
"Hanya saja, selesai itu tahapan selanjutnya saatnya kita menjalin persatuan dan kesatuan serta kebersamaan apalagi di bulan Ramadhan yang penuh barokah dan maqfiroh," pungkasnya.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019