Wakil Ketua Himpunan Keluarga Besar Mandailing (HIKMA) Sumatera Utara Syahril Nasution meminta agar DPRD setempat memanggil Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution, terkait surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Syahril Nasution, di Binja, Rabu, menyikapi surat Bupati Mandailing Natal itu yang viral beberapa waktu yang lalu.

Nasution menyampaikan surat yang disampaikan Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution kepada Presiden Joko Widodo jelas membukakan ketidaknetralannya.

Syahril mengungkapkan seorang kepala daerah adalah seorang pemimpin. 

Dalam kajian ajaran Islam hanya satu tugas seorang pemimpin itu "mengurus rakyat (ummat) nya" serta melindunginya, artinya sejak ia menjabat sebagai seorang kepala daerah, dia sudah milik orang banyak, bukan milik sekelompok orang (person).

Justru itu berkaitan dengan surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal Drs H Dahlan Hasan Nasution, disebabkan karena anjloknya suara dari pasangan calon presiden 01 di Madina. 

"Itu jelas hanya memperkeruh suasana di masyarakat Madina saja atau mungkin ada makna tersembunti. Hanya Dahlan yang bisa menjawabnya, katanya.

Disamping suratnya itu, ada beberapa hal yang mengusik nurani masyarakat Mandailing, antara lain seolah-olah masyarakat Mandailing tidak tahu membalas jasa terhadap hasil pembangunan di Madina saat ini.

Dia lupa, rakyat itu bayar pajak, dimana uang tersebut juga harus dikembalikan lagi kepada rakyat. 

"Jadi jangan salahkan rakyat Madina tak tahu berterima kasih. Seharusnya pemerintahlah yang harus berterima kasih kepada rakyat tersebut, ujar Syahril yang juga Dewan Penasehat Asprindo Binjai itu.

 

Pewarta: H.Imam Fauzi

Editor : Juraidi


COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019