Batu Bara (Antaranews Sumut) - Pemkab Batubara sangat mengharapkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara memberikan bimbingan dan arahan agar tindak lanjut hasil audit rinci dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Bupati Batubara Ir.H.Zahir MAP di Lima Puluh, Kamis, menyebutkan hal itu beranjak dari belum sempurnanya dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara.
Sejak Kabupaten Batu Bara berdiri opini WTP belum pernah kita raih, dari tahun 2008 s/d 2011 kita meraih opini Disclaimer, 2012 dan 2013 kita meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), 2014 kembali meraih opini Disclaimer, 2015 s/d 2017 kita meraih opini WDP.
"Misal dalam pertandingan olahraga hanya meraih Draw dan kalah, serta tidak pernah memenangkan pertandingan," katanya.
Terkait penyampaian hasil pengambilan data dan informasi dalam rangka mendukung pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebelumnya telah beberapa kali memanggil OPD.
Terkait permasalahan aset tetap yang yang diserahkan Pemkab Asahan secara umum dan yang di peroleh selama Kabupaten Batu Bara berdiri telah di tunjuk asisten III inspektorat, bidang aset dan bidang akuntansi BPKAD Batu Bara menjadi satu tim dan bekerja sama dengan petugas SIMDA barang dan SIMDA keuangan seluruh SKPD untuk memutakhirkan data dan aset tetap
Kegiatan pemutakhiran data aset termasuk di dalam nya kegitan inventarisasi penyusutan dan penghapusan pada SKPD.
Pihaknya tidak menutup diri bila dalam laporan aset masih ada kelemahan dan kekurangan, Aset tetap Kabupaten Batu Bara berupa peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan.
Semua yang di lakukan ini dengan harapan opini penilaian BPK terhadap Kabupaten Batu Bara dapat nilai meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP sebagai mana yang kita cita – cita kan bersama," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019
Bupati Batubara Ir.H.Zahir MAP di Lima Puluh, Kamis, menyebutkan hal itu beranjak dari belum sempurnanya dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara.
Sejak Kabupaten Batu Bara berdiri opini WTP belum pernah kita raih, dari tahun 2008 s/d 2011 kita meraih opini Disclaimer, 2012 dan 2013 kita meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), 2014 kembali meraih opini Disclaimer, 2015 s/d 2017 kita meraih opini WDP.
"Misal dalam pertandingan olahraga hanya meraih Draw dan kalah, serta tidak pernah memenangkan pertandingan," katanya.
Terkait penyampaian hasil pengambilan data dan informasi dalam rangka mendukung pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebelumnya telah beberapa kali memanggil OPD.
Terkait permasalahan aset tetap yang yang diserahkan Pemkab Asahan secara umum dan yang di peroleh selama Kabupaten Batu Bara berdiri telah di tunjuk asisten III inspektorat, bidang aset dan bidang akuntansi BPKAD Batu Bara menjadi satu tim dan bekerja sama dengan petugas SIMDA barang dan SIMDA keuangan seluruh SKPD untuk memutakhirkan data dan aset tetap
Kegiatan pemutakhiran data aset termasuk di dalam nya kegitan inventarisasi penyusutan dan penghapusan pada SKPD.
Pihaknya tidak menutup diri bila dalam laporan aset masih ada kelemahan dan kekurangan, Aset tetap Kabupaten Batu Bara berupa peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan.
Semua yang di lakukan ini dengan harapan opini penilaian BPK terhadap Kabupaten Batu Bara dapat nilai meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP sebagai mana yang kita cita – cita kan bersama," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2019