Jakarta (Antaranews Sumut) - Ormas Islam Mathla'ul Anwar mengajak keluarga besar organisasi itu dan seluruh komponen bangsa untuk senantiasa menjaga kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menjelang pemililihan legislatif dan pemeilihan presiden 2019.
"Mathla'ul Anwar itu berjiwa merah-putih serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan pribadi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terpelihara," kata Ketua Steering Committee (Panitia Pengarah) Rakernas II Mathla'ul Anwar 2018, Mohammad Zen dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu pula, menurut dia, Mathla'ul Anwar mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun persaudaraan, toleransi, kerukunan, dan harmoni di Bumi Pertiwi ini sesuai semboyan negara Bhineka Tunggal Ika.
Dalam Rakernas II yang berlangsung di Jakarta itu dihasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain Mathla'ul Anwar berkomitmen untuk tetap tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tetapi masing-masing individu pada ormas yang kini berusia lebih dari 100 tahun itu mempunyai kebebasan dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
"Kebebasan dimaksud tentunya termasuk kebebasan memilih caleg dan capres pada 2019," katanya.
Ketua Panitia Pengarah Rakernas Mathla'ul Anwar, sesuai rekomendasi Rakernas lebih lanjut mengingatkan seluruh pengurus, anggota dan keluarga besar Mathla'ul Anwar agar menyalurkan aspirasi politiknya secara bertanggungjawab, termasuk dalam menentukan pemimpin terbaik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
Rekomendasi lain adalah Mathla'ul Anwar akan mengusulkan KH Mas Abdurrahman sebagai Pahlawan Nasional. KH Mas Abdurrahman adalah pendiri dari ormas yang kini berusia lebih dari satu abad itu.
Mathla'ul Anwar itu didirikan di Menes Banten pada 1916 oleh KH Mas Abdurrahman dan kawan-kawan. Ormas Islam itu kini memiliki perwakilan di 30 provinsi serta mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Menurut Mohammad Zen, Rakernas Mathla'ul Anwar dalam rekomendasinya juga mengusulkan adanya penyempurnaan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah agar Pilkada berbiaya murah sehingga dapat mencegah munculnya tindak pidana korupsi.
Selain itu Mathla'ul Anwar mendukung kebijakan pemerintah yang memihak kepada pengembangan ekonomi umat serta mendesak pemerintah supaya mengoptimalkan pemberantasan gerakan separatis.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Mathla'ul Anwar itu berjiwa merah-putih serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan pribadi agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terpelihara," kata Ketua Steering Committee (Panitia Pengarah) Rakernas II Mathla'ul Anwar 2018, Mohammad Zen dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu pula, menurut dia, Mathla'ul Anwar mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun persaudaraan, toleransi, kerukunan, dan harmoni di Bumi Pertiwi ini sesuai semboyan negara Bhineka Tunggal Ika.
Dalam Rakernas II yang berlangsung di Jakarta itu dihasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain Mathla'ul Anwar berkomitmen untuk tetap tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tetapi masing-masing individu pada ormas yang kini berusia lebih dari 100 tahun itu mempunyai kebebasan dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
"Kebebasan dimaksud tentunya termasuk kebebasan memilih caleg dan capres pada 2019," katanya.
Ketua Panitia Pengarah Rakernas Mathla'ul Anwar, sesuai rekomendasi Rakernas lebih lanjut mengingatkan seluruh pengurus, anggota dan keluarga besar Mathla'ul Anwar agar menyalurkan aspirasi politiknya secara bertanggungjawab, termasuk dalam menentukan pemimpin terbaik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
Rekomendasi lain adalah Mathla'ul Anwar akan mengusulkan KH Mas Abdurrahman sebagai Pahlawan Nasional. KH Mas Abdurrahman adalah pendiri dari ormas yang kini berusia lebih dari satu abad itu.
Mathla'ul Anwar itu didirikan di Menes Banten pada 1916 oleh KH Mas Abdurrahman dan kawan-kawan. Ormas Islam itu kini memiliki perwakilan di 30 provinsi serta mengelola ratusan lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Menurut Mohammad Zen, Rakernas Mathla'ul Anwar dalam rekomendasinya juga mengusulkan adanya penyempurnaan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah agar Pilkada berbiaya murah sehingga dapat mencegah munculnya tindak pidana korupsi.
Selain itu Mathla'ul Anwar mendukung kebijakan pemerintah yang memihak kepada pengembangan ekonomi umat serta mendesak pemerintah supaya mengoptimalkan pemberantasan gerakan separatis.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018