Panyabungan (Antaranews Sumut) - Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan Madina, Daud Batubara.
Fraksi ini menilai komitmen Kadis Pendidikan Mandailing Natal tersebut bertolak belakang dengan visi dan misi bupati dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.
"Komitmen yang ditunjukkan Kadis Pendidikan Madina bertolak belakang dengan visi-misi Bupati. Dan selama pembahasan di DPRD dari awal sampai akhir dia tidak pernah hadir," kata anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat, Dodi Martua saat membacakan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Madina 2019, Jumat (30/11).
Selain itu, fraksi yang berlambang Mercy ini juga menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia dalam hal pendidikan di kabupaten tersebut masih berada di peringkat 29 di Sumatera Utara.
"Dari data BPS tersebut menunjukkan Mandailing Natal masih memiliki kualitas pendidikan yang rendah di antara daerah-daerah lain yang ada di Sumut," ujarnya.
Dia menyebutkan, komitmen-komitmen untuk memajukan pendidikan di kabupaten tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dibuktikan sejak LKPJ Bupati hingga akhir kepala dinas tersebut tidak pernah hadir padahal instansi ini salah satu instansi yang paling besar memakai anggaran di Pemkab Madina.
"Melalui pandangan umum ini kami sampaikan kepada bupati agar menjadi catatan," pintanya.
Dalam pandangan akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Madina 2019 itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti kenaikan dana bantuan sosial pada tahun 2019 yang naik hampir 400 persen.
Sementara Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dalam pidatonya menyampaikan siap mengganti kepala OPD yang tidak bisa bekerja, dan yang tidak mau kerja sama dengan DPRD.
"Saya minta kepada Sekda Madina supaya memberikan laporan, siapa-siapa yang tidak pernah hadir dalam pembahasan APBD 2019 ini," ujar Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Fraksi ini menilai komitmen Kadis Pendidikan Mandailing Natal tersebut bertolak belakang dengan visi dan misi bupati dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.
"Komitmen yang ditunjukkan Kadis Pendidikan Madina bertolak belakang dengan visi-misi Bupati. Dan selama pembahasan di DPRD dari awal sampai akhir dia tidak pernah hadir," kata anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat, Dodi Martua saat membacakan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Madina 2019, Jumat (30/11).
Selain itu, fraksi yang berlambang Mercy ini juga menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia dalam hal pendidikan di kabupaten tersebut masih berada di peringkat 29 di Sumatera Utara.
"Dari data BPS tersebut menunjukkan Mandailing Natal masih memiliki kualitas pendidikan yang rendah di antara daerah-daerah lain yang ada di Sumut," ujarnya.
Dia menyebutkan, komitmen-komitmen untuk memajukan pendidikan di kabupaten tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dibuktikan sejak LKPJ Bupati hingga akhir kepala dinas tersebut tidak pernah hadir padahal instansi ini salah satu instansi yang paling besar memakai anggaran di Pemkab Madina.
"Melalui pandangan umum ini kami sampaikan kepada bupati agar menjadi catatan," pintanya.
Dalam pandangan akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Madina 2019 itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti kenaikan dana bantuan sosial pada tahun 2019 yang naik hampir 400 persen.
Sementara Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dalam pidatonya menyampaikan siap mengganti kepala OPD yang tidak bisa bekerja, dan yang tidak mau kerja sama dengan DPRD.
"Saya minta kepada Sekda Madina supaya memberikan laporan, siapa-siapa yang tidak pernah hadir dalam pembahasan APBD 2019 ini," ujar Bupati.
Editor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018