Tapanuli Selatan (Antaranews Sumut) - "Bila kita melihat upaya Pemerintah dalam Pembangunan Perempuan yang antara lain dengan memberikan peran Perempuan dalam kabinet kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat luar biasa," kata Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu.
Betapa tidak, soalnya delapan (8) dari 42 jumlah Menteri/pejabat setingkat menteri kabinet kerja Jokowi adalah kaum Perempuan. Sebagai upaya pemerintah dalam program kesetaraan gender.
"Karenanya, Kita semua dan utamanya Kaum Perempuan pantas mengapresiasi Joko Widodo," ujar Syahrul saat sambutan sekaligus membuka sosialisasi pembentukan FK PUSPA Tapanuli Selatan di Aula SMK satu (1) Padangsidimpuan, Kamis.
Demikian juga dengan program perlindungan anak yang sudah banyak dilakukan pemerintahan Jokowi sudah membuahkan hasil, walau disadari bahwa dengan kompleksitasnya persoalan perempuan dan anak saat ini, maka upaya Pembangunan tersebut harus dilanjutkan.
"Dengan pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) Kabupaten Tapanuli Selatan minimal akan dapat mengurangi beban tugas berat pemerintah tersebut utamanya di Tapsel,"harapnya.
Oleh karenanya, perlu komitmen dan partisipasi semu pihak agar pembangunan perempuan dan anak tersebut dapat berjalan baik.
"Disadari betul pembinaan lembaga terkait belum sepenuhnya memperoleh hasil maksimal. Akan tetapi, perlu diapresiasi, bahwa perubahan mindset masyarakat sudah mulai terlihat. Mereka, mengerti kekerasan bukan perilaku budaya yang baik,"katanya.
Sosialisasi Pembentukan Forum Komunikasi PUSPA Tapanuli Selatan (Antaranews sumut/kodir)
Kepada semua komponen masyarakat terutama yang hadir diacara itu, Syahrul berharap, untuk bisa bersinergi menciptakan sumberdaya manusia pembangun dengan mengedepankan Persatuan dan Kesatuan dalam rangka mewujudkan visi misi mewujudkan masyarakat Tapanuli Selatan yang sehat cerdas dan sejahtera.
Lebih jauh Syahrul juga berharap, kiranya kehadiran FK PUSPA sebagai wadah komunikasi dan sinergi penguatan, perluasan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak.
"Pemkab Tapanuli Selatan optimis dengan sinergitas semua komponen masyarakat (dunia usaha, media) akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak di daerah ini."pungkasnya.
Komitmen Pemkab terhadap pembangunan kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak cukup tinggi, ditandai lahirnya Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2016 tentang, pembentukan perangkat daerah Tapanuli Selatan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016.
"Yang didalam peraturan itu termasuk pembentukan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), awalnya bergabung dengan Badan Keluarga Berencana,"jelas Syahrul.
