Langkat (Antaranews Sumut) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akan fokus pada program 4 K berdasarkan hasil rakor pusat dan daerah dalam rangak tinda lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2018.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Langkat Sutrisuanto, di Stabat, Senin.
Adapun 4K yang dimaksud ketersedian pasokan. Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur pertanian dan konektivitas, mempercepat proses pembebasan lahan, serta meningkatkan infrastuktur perdagangan.
Lalu kelancaran distribusi, dengan mendorong perdagangan antara daerah dengan melibatkan peran swasta untuk menurunkan disparitas inflasi antara wilayah di Indonesia.
Berikutnya keterjangkaun harga, dengan meningkatkan ketersedian data dan informasi pangan yang terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk perbaikan efektivitas kebijakan.
Selanjutnya komunikasi efektif, dengan melakukan sosialisasi belanja bijak, penyampaian ketersedian barang kepada masyarakat dengan melibatkan peran media.
Sutrisuanto juga menyampaikan, data Indek Harga Konsumen (IHK) di kota/kabupaten Sumatera Utara Oktober 2018, yang mengalami inflasi, yaitu kota Sibolga sebesar 1,24 persen, Pematang Siantar 0,80 persen, Medan sebesar 1,44 persen, Padang Sidimpuan sebesar 0,11 persen.
"Dengan demikian, maka gabungan empat IHK di Sumut mengalami inflasi sebesar 1,31 persen ," katanya.
Sedangkan untuk komoditasitas utama penyumbang inflasi, antara lain cabai merah, upah pembantu rumah tangga, ketupat, lontong sayur, bensin, sawi hijau, gaun, terusan dan cabai rawit.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Langkat Sutrisuanto, di Stabat, Senin.
Adapun 4K yang dimaksud ketersedian pasokan. Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur pertanian dan konektivitas, mempercepat proses pembebasan lahan, serta meningkatkan infrastuktur perdagangan.
Lalu kelancaran distribusi, dengan mendorong perdagangan antara daerah dengan melibatkan peran swasta untuk menurunkan disparitas inflasi antara wilayah di Indonesia.
Berikutnya keterjangkaun harga, dengan meningkatkan ketersedian data dan informasi pangan yang terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk perbaikan efektivitas kebijakan.
Selanjutnya komunikasi efektif, dengan melakukan sosialisasi belanja bijak, penyampaian ketersedian barang kepada masyarakat dengan melibatkan peran media.
Sutrisuanto juga menyampaikan, data Indek Harga Konsumen (IHK) di kota/kabupaten Sumatera Utara Oktober 2018, yang mengalami inflasi, yaitu kota Sibolga sebesar 1,24 persen, Pematang Siantar 0,80 persen, Medan sebesar 1,44 persen, Padang Sidimpuan sebesar 0,11 persen.
"Dengan demikian, maka gabungan empat IHK di Sumut mengalami inflasi sebesar 1,31 persen ," katanya.
Sedangkan untuk komoditasitas utama penyumbang inflasi, antara lain cabai merah, upah pembantu rumah tangga, ketupat, lontong sayur, bensin, sawi hijau, gaun, terusan dan cabai rawit.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018