Seirampah (Antaranews Sumut) - Keberadaan Satgas Saber Pungli dinilai cukup efektif karena kedepan akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
"Satgas Saber Pungli merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," kata Wakil BUpati Sredang Bedagai, Darma Wijaya, di Seirampah, Selasa, terkait digelarnya sosialisasi satgas Saber Pungli di Lingkungan Pemkab Serdang Bedagai.
Ia mengatakan, tanpa disadari, pungli muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat, seperti meminta uang kepada masyarakat sebagai imbal jasa sebuah pelayanan.
Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran.
Kebiasaan koruptif itu lama kelamaan akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Kebiasaan berprilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi," katanya.
Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk melakukan langkah kongkrit dalam urusan pungutan liar tersebut, tidak hanya urusan KTP, sertifikat, tidak hanya urusan kepegawaian, administrasi kantor juga bidang pendidikan dan kesehatan.
"Hal-hal lain yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita hilangkan bersama-sama. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli nantinya akan berjalan efektif," katanya.
Ia juga mengingatkan smeua pihak untuk tidak memandang pungutan liar soal besar kecilnya, karena itu bukan masalah sepuluh atau seratus ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh pelayanan.
"kalau hal ini dibiarkan pada akhirnya akan menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga akan melemahkan daya saing kita dengan daerah lain yang telah tertib. Dengan ini diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, keadilan dan kepastian hukum juga dapat ditegakkan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
"Satgas Saber Pungli merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," kata Wakil BUpati Sredang Bedagai, Darma Wijaya, di Seirampah, Selasa, terkait digelarnya sosialisasi satgas Saber Pungli di Lingkungan Pemkab Serdang Bedagai.
Ia mengatakan, tanpa disadari, pungli muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat, seperti meminta uang kepada masyarakat sebagai imbal jasa sebuah pelayanan.
Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran.
Kebiasaan koruptif itu lama kelamaan akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Kebiasaan berprilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi," katanya.
Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk melakukan langkah kongkrit dalam urusan pungutan liar tersebut, tidak hanya urusan KTP, sertifikat, tidak hanya urusan kepegawaian, administrasi kantor juga bidang pendidikan dan kesehatan.
"Hal-hal lain yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita hilangkan bersama-sama. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli nantinya akan berjalan efektif," katanya.
Ia juga mengingatkan smeua pihak untuk tidak memandang pungutan liar soal besar kecilnya, karena itu bukan masalah sepuluh atau seratus ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh pelayanan.
"kalau hal ini dibiarkan pada akhirnya akan menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga akan melemahkan daya saing kita dengan daerah lain yang telah tertib. Dengan ini diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, keadilan dan kepastian hukum juga dapat ditegakkan," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018