Langkat, (Antaranews Sumut) - Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, meminta keseriusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) soal banyaknya operasi tanggap tangan bidang pendidikan.
Hal itu disampaikan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Gusri Rao, di Stabat, Rabu.
Gusri Rao menjelaskan pihaknya prihatin melihat banyaknya OTT menyangkut bidang pendidikan, ini harus menjadi perhatian serius pihak DPRD Langkat selaku lembaga pengawasan.
"Waktu itu kita melakukan aksi ke Dinas Pendidikan Langkat, usai itu berlanjut ke DPRD soal OTT di Kecamatan Kutambaru, dan berbagai informasi masih adanya dugaan berbagai pungutan yang dilakukan terhadap para guru," katanya.
Namun, ketika kita bertemu dengan anggota DPRD Riska Purnawan mengatakan beliau tidak bisa memberikan jawaban sepihak prihal pengawasan DPRD terhadap kinerja Dinas Pendidikan.
PMII kembali di undang ke DPRD, namun didapat jawaban yang diwakili oleh dua orang anggota DPRD mereka hanya mendapat perintah menyambut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Kita akan melayangkan surat kembali ke DPRD untuk meminta para wakil rakyat itu bagimana membersihkan citra buruk dunia pendidikan Langkat, agar bisa membaik, sehingga kedepan tidak ada lagi yang di OTT," katanya.
Pihaknya juga akan terus menyuarakan aspirasi para guru yang selama ini mereka dengar dan sampaikan menyangkut dugaan amsih adanya berbagai pengutipan, untuk itu kita akan minta pengawasan baik dari DPRD, Kejaksaan, Kepolisian.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Hal itu disampaikan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Gusri Rao, di Stabat, Rabu.
Gusri Rao menjelaskan pihaknya prihatin melihat banyaknya OTT menyangkut bidang pendidikan, ini harus menjadi perhatian serius pihak DPRD Langkat selaku lembaga pengawasan.
"Waktu itu kita melakukan aksi ke Dinas Pendidikan Langkat, usai itu berlanjut ke DPRD soal OTT di Kecamatan Kutambaru, dan berbagai informasi masih adanya dugaan berbagai pungutan yang dilakukan terhadap para guru," katanya.
Namun, ketika kita bertemu dengan anggota DPRD Riska Purnawan mengatakan beliau tidak bisa memberikan jawaban sepihak prihal pengawasan DPRD terhadap kinerja Dinas Pendidikan.
PMII kembali di undang ke DPRD, namun didapat jawaban yang diwakili oleh dua orang anggota DPRD mereka hanya mendapat perintah menyambut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Kita akan melayangkan surat kembali ke DPRD untuk meminta para wakil rakyat itu bagimana membersihkan citra buruk dunia pendidikan Langkat, agar bisa membaik, sehingga kedepan tidak ada lagi yang di OTT," katanya.
Pihaknya juga akan terus menyuarakan aspirasi para guru yang selama ini mereka dengar dan sampaikan menyangkut dugaan amsih adanya berbagai pengutipan, untuk itu kita akan minta pengawasan baik dari DPRD, Kejaksaan, Kepolisian.***4***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018