Tanjungbalai, (Antaranews Sumut) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungbalai menggelar workshop penggalangan komitmen akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai suatu kebutuhan dan kewajiban dalam fasilitas pelayanan kesehatan, Senin.
Kegiatan workshop itu dibuka Asisten Eksosbang Pemkot Tanjungbalai H.Abdul Haiyi, dengan nara sumber dari Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Utara Rinto Prabowo dan Ridwan Marsauli Siregar, serta diikuti peserta kalangan Forkompimda, BJS Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Camat se Kota Tanjungbalai.
Dalam kesempatan itu, Asisten Ekbangsos mengatakan Pemkot Tanjungbalai akan berupaya menggenjot akreditasi Puskesmas agar dapat terealisasi sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus berlanjut, khususnya kerjasama dan layanan BPJS Kesehatan.
"Sebagaimana diketahui, Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, untuk itu semua pihak harus bersinergi dalam mendukung akreditasi Puskesmas," katanya Haiyi.
Menurut Kepala Dinkes Burhanuddin Harahap, akreditasi merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan bagi puskesmas. Karena itu, paling lambat pada 2019 mendatang seluruh Puskesmas di Indonesia sudah harus terakreditasi.
“Karena menyangkut pelayanan publik, suka tidak suka atau mau tidak mau puskesmas harus terakreditasi. Jika tidak, maka Puskesmas di Kota Tanjungbalai tidak bisa melayani BPJS sehingga Puskesmas bisa tutup,” ungkap Burhannuddin.***4*** (KR-YWK)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Kegiatan workshop itu dibuka Asisten Eksosbang Pemkot Tanjungbalai H.Abdul Haiyi, dengan nara sumber dari Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Utara Rinto Prabowo dan Ridwan Marsauli Siregar, serta diikuti peserta kalangan Forkompimda, BJS Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Camat se Kota Tanjungbalai.
Dalam kesempatan itu, Asisten Ekbangsos mengatakan Pemkot Tanjungbalai akan berupaya menggenjot akreditasi Puskesmas agar dapat terealisasi sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus berlanjut, khususnya kerjasama dan layanan BPJS Kesehatan.
"Sebagaimana diketahui, Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, untuk itu semua pihak harus bersinergi dalam mendukung akreditasi Puskesmas," katanya Haiyi.
Menurut Kepala Dinkes Burhanuddin Harahap, akreditasi merupakan suatu kewajiban dan kebutuhan bagi puskesmas. Karena itu, paling lambat pada 2019 mendatang seluruh Puskesmas di Indonesia sudah harus terakreditasi.
“Karena menyangkut pelayanan publik, suka tidak suka atau mau tidak mau puskesmas harus terakreditasi. Jika tidak, maka Puskesmas di Kota Tanjungbalai tidak bisa melayani BPJS sehingga Puskesmas bisa tutup,” ungkap Burhannuddin.***4*** (KR-YWK)
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018