Medan, 28/11 (Antara) - Pihak kepolisian perlu membenahi pola pengaturan rute dan arus lalu lintas dalam kegiatan yang diikuti Presiden Joko Widodo untuk mendukung kelancaran dan kemeriahan kegiatan.
Kritisi itu disampsaikan anggota DPRD Sumatera Utara HM Nezar Djoeli di Medan, Selasa, menanggapi pengaturan rute dan arus lalu lintas dalam kirab budaya Ngunduh Mantu Presiden Joko Widodo di Kota Medan.
Menurut Nezar Djoeli, kirab budaya yang digelar pada Sabtu (25/11) tersebut memberikan makna yang sangat positif, baik dalam kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap kebudayaan mau pun cerminan keakraban kepala negara dengan rakyatnya.
Namun politisi Partai Nasdem itu mengkritisi pengamanan rute disebabkan tidak adanya pemblokiran arus lalu lintas untuk rute yang dilalui Presiden Joko Widodo dalam kirab tersebut.
Seharusnya, sebagian ruas Jalan Gagak Hitam Medan dari gedung Medan Internasional Convention Centre (MICC) hingga Komplek Bukit Hijau Regency yang rute kirab tersebut mengalami pemblokiran toral.
Jika ruas Jalan Gagak Hitam yang menjadi rute kirab budaya itu ditutup, satu sisi jalan dapat dijadikan rute, sedangkan sisi lain bisa dijadikan lokasi bagi masyarakat yang ingin menyaksikan kirab tersebut.
Meski masyarakat mengetahui jika Presiden Joko Widodo merakyat, namun keamanan kepala negara harus benar-benar terjamin.
Apalagi dalam kirab budaya tersebut Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara berada diatas sado, bukan mobil antipeluru seperti tugas kenegaraan selama ini.
Pihaknya merasa bersyukur karena Kota Medan merupakan daerah yang sangat aman dan kondusif dengan keberadaan masyarakat yang memilki toleransi tunggi atas perbedaan.
Kalau saja ada yang iseng saat kirab budaya tersebut berlangsung, tentu saja akan mencoreng nama baik Sumut. "Meski pelakunya dapat ditangkap, tapi itu bisa menjadi preseden buruk," katanya.
Pemblokiran sementara terhadap ruas jalan tertentu yang dilalui seorang kepala negara wajar dilakukan untuk memberikan pengamanan maksimal.
"Kita memahami presiden kita orang yang merakyat, namun aparatur terkait harus memberikan pengamanan optimal. Untung saja kemarin tidak ada apa-apa," ujar Nezar.
Ia menambahkan, untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat, pemblokiran tersebut dapat dilakukan secara parsial yakni hanya rute yang dilalui Presiden Joko Widodo ketika mengikuti kirb budaya.
"Setelah kirab selesai, blokirnya dibuka untuk mencegah kemacetan," katanya. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Kritisi itu disampsaikan anggota DPRD Sumatera Utara HM Nezar Djoeli di Medan, Selasa, menanggapi pengaturan rute dan arus lalu lintas dalam kirab budaya Ngunduh Mantu Presiden Joko Widodo di Kota Medan.
Menurut Nezar Djoeli, kirab budaya yang digelar pada Sabtu (25/11) tersebut memberikan makna yang sangat positif, baik dalam kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap kebudayaan mau pun cerminan keakraban kepala negara dengan rakyatnya.
Namun politisi Partai Nasdem itu mengkritisi pengamanan rute disebabkan tidak adanya pemblokiran arus lalu lintas untuk rute yang dilalui Presiden Joko Widodo dalam kirab tersebut.
Seharusnya, sebagian ruas Jalan Gagak Hitam Medan dari gedung Medan Internasional Convention Centre (MICC) hingga Komplek Bukit Hijau Regency yang rute kirab tersebut mengalami pemblokiran toral.
Jika ruas Jalan Gagak Hitam yang menjadi rute kirab budaya itu ditutup, satu sisi jalan dapat dijadikan rute, sedangkan sisi lain bisa dijadikan lokasi bagi masyarakat yang ingin menyaksikan kirab tersebut.
Meski masyarakat mengetahui jika Presiden Joko Widodo merakyat, namun keamanan kepala negara harus benar-benar terjamin.
Apalagi dalam kirab budaya tersebut Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara berada diatas sado, bukan mobil antipeluru seperti tugas kenegaraan selama ini.
Pihaknya merasa bersyukur karena Kota Medan merupakan daerah yang sangat aman dan kondusif dengan keberadaan masyarakat yang memilki toleransi tunggi atas perbedaan.
Kalau saja ada yang iseng saat kirab budaya tersebut berlangsung, tentu saja akan mencoreng nama baik Sumut. "Meski pelakunya dapat ditangkap, tapi itu bisa menjadi preseden buruk," katanya.
Pemblokiran sementara terhadap ruas jalan tertentu yang dilalui seorang kepala negara wajar dilakukan untuk memberikan pengamanan maksimal.
"Kita memahami presiden kita orang yang merakyat, namun aparatur terkait harus memberikan pengamanan optimal. Untung saja kemarin tidak ada apa-apa," ujar Nezar.
Ia menambahkan, untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat, pemblokiran tersebut dapat dilakukan secara parsial yakni hanya rute yang dilalui Presiden Joko Widodo ketika mengikuti kirb budaya.
"Setelah kirab selesai, blokirnya dibuka untuk mencegah kemacetan," katanya. ***2***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017