Nelayan Tidak Respon Bantuan Kapal Dari Kementrian

Labuhanbatu, 31/8 (Antarasumut) - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Labuhanbatu menyayangkan sikap nelayan yang kurang menanggapi peluang bantuan kapal dari program Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Labuhanbatu melalui Kabid Kelautan Sofyan Sitorus, Rabu di Rantauprapat mengatakan secara teknis bantuan berupa kapal nelayan nantinya disesuaikan dengan permohonan pengajuan kelompok nelayan yang diinginkan. 

Setelah itu, permohanan itu akan diverifikasi dan disetujui hasilnya dari kementrian.

"Belum ada kelompok usaha nelayan yang mengajukan proposal permohonannya," ujarnya.

Dia menuturkan, yang berhak mengajukan permohonan dan mendapa bantuan yakni nelayan tergabung dalam wadah koperasi usaha nelayan. 

Seperti diketahui, hanya empat yang berbentuk koperasi nelayan. Misalkan, Koperasi Serba Usaha  (KSU) Nelayan Bersatu, Koperasi Gabungan Nelayan Pribumi Indonesia (GANPI) dan KSU Usaha Nelayan.

Sofyan mengaku, pihaknya sudah melakukan "jemput bola" dalam hal ini. Yakni dengan memfasilitasi nelayan yang membutuhkan bantuan guna melengkapi administrasi.

"Kita sudah membantu. Bahkan, dalam menyusun proposal sesuai yang dibutuhkan sebagai syarat pengajuan permohonan bantuan," ujarnya.

Sementara, mengenai jumlah bantuan kapal menurut Sofyan, belum diketahui kapasitasnya. Sebab, permohonan yang akan diajukan sesuai yang disetujui pihak Kementerian.

Forum Masyarakat Desa Pantai (Formadep) Thamrin Nasution ketika dihubungi mengatakan prihatin jika para nelayan di Labuhanbatu tidak dapat memanfaatkan peluang bantuan kapal tersebut.

Terlebih lagi, para nelayan di pesisir Labuhanbatu sebenarnya membutuhkan bantuan-bantuan sejenis dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan. "Ironis jika ada peluang bantuan tapi tak diupayakan," ujarnya.

Menurut dia, nelayan di pesisir Labuhanbatu saat ini banyak yang memiliki sarana prasarana kurang ideal dan kurang layak.

Terlebih lagi, Pemerintah seharusnya membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan para nelayan yakni dengan memberikan bantuan alat tangkap perikanan.