Panyabungan, 30/8 (Antarasumut) – Untuk melayani warga masyarakat Kabupaten Mandailing Natal didalam pengurusan pembuatan eKTP Dinas Kependudukan Catatan Sipil Transimigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal siap turun kedesa-desa dan Kecamatan bila dimohonkan oleh masyarakat.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Mandailing Natal Syamsir Lubis menjawab Antara diruang kerjanya, Selasa,(30/8).
“Untuk memenuhi hak wajib warga didalam administrasi kependudukan kita siap turun ketengah-tengah masyarakat bila dimohonkan oleh camat dan Kepala Desa†Ujarnya.
Dikatakannya, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat dari administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, surat kematian dan sebagainya merupakan salah satu kendala yang dihadapinya pemenuhan hak warga tersebut.
Selain itu banyaknya alat-alat perekam eKTP serta kurangnya sumber daya manusia di tingkat kecamatan juga merupakan kendala. Dimana seharusnya pelayanan pengurusan KTP bisa juga dilakukan ditingkat kecamatan namun karena banyak alat-alat yang rusak dikecamatan membuat pihaknya harus melayaninya kepengurusan administrasi kependudukan dikantor Dinas Kependudukan Kabupaten.
“ Meskipun begitu kalau ada permohonan warga kita akan turun kelapangan untuk memberikan pelayan kepada masyarakat†Ungkap Syamsir.
Disebutkannya, kerusakan alat-alat rekam tersebut memang sudah dilaporkannya kepada pemerintah pusat untuk segera diperbaiki.
Atas kondisi tersebut, Syamsir menghimbau kepada warga yang hendak melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Mandailing agar menghindari jasa para calo. Selain itu dia juga mengharapkan kepada warga didalam pengurusan administrasi kependudukan dikantor yang dipimpinnya untuk segera melaporkan kepadanya bila ada oknum-oknum pegawainya yang melakukan pengutipan didalam pengurusan Ktp, Kartu Keluarga dan surat lainnya.
“Kalo ada pegawai saya yang melakukan pengutipan silakan laporkan dan tunjukkan pada saya siapa orang biar saya yang akan menindaknya “ Ujarnya
Hingga bulan Juli 2016 sebanyak 64% dari 132.152 warga di Kabupaten Mandailing Natal tercatat sudah memiliki ektp.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Mandailing Natal Syamsir Lubis menjawab Antara diruang kerjanya, Selasa,(30/8).
“Untuk memenuhi hak wajib warga didalam administrasi kependudukan kita siap turun ketengah-tengah masyarakat bila dimohonkan oleh camat dan Kepala Desa†Ujarnya.
Dikatakannya, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat dari administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, surat kematian dan sebagainya merupakan salah satu kendala yang dihadapinya pemenuhan hak warga tersebut.
Selain itu banyaknya alat-alat perekam eKTP serta kurangnya sumber daya manusia di tingkat kecamatan juga merupakan kendala. Dimana seharusnya pelayanan pengurusan KTP bisa juga dilakukan ditingkat kecamatan namun karena banyak alat-alat yang rusak dikecamatan membuat pihaknya harus melayaninya kepengurusan administrasi kependudukan dikantor Dinas Kependudukan Kabupaten.
“ Meskipun begitu kalau ada permohonan warga kita akan turun kelapangan untuk memberikan pelayan kepada masyarakat†Ungkap Syamsir.
Disebutkannya, kerusakan alat-alat rekam tersebut memang sudah dilaporkannya kepada pemerintah pusat untuk segera diperbaiki.
Atas kondisi tersebut, Syamsir menghimbau kepada warga yang hendak melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras Kabupaten Mandailing agar menghindari jasa para calo. Selain itu dia juga mengharapkan kepada warga didalam pengurusan administrasi kependudukan dikantor yang dipimpinnya untuk segera melaporkan kepadanya bila ada oknum-oknum pegawainya yang melakukan pengutipan didalam pengurusan Ktp, Kartu Keluarga dan surat lainnya.
“Kalo ada pegawai saya yang melakukan pengutipan silakan laporkan dan tunjukkan pada saya siapa orang biar saya yang akan menindaknya “ Ujarnya
Hingga bulan Juli 2016 sebanyak 64% dari 132.152 warga di Kabupaten Mandailing Natal tercatat sudah memiliki ektp.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016