Medan, 10/3 (Antara) - Aktivitas Kerambah Jaring Apung di kawasan Danau Toba awalnya merupakan solusi dan operasi khusus untuk memanfaatkan potensi perairan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut Zonny Waldi di Medan, Kamis, mengatakan, aktivitas Kerambah Jaring Apung (KJA) tersebut awalnya program pemerintah pusat yang dimulai pada tahun 1998.
Ketika itu, operasi khusus pemanfaatan potensi perairan Danau Toba tersebut dipimpin Solihin GP guna mengentaskan kemiskinan masyarakat di kawasan Danau Toba.
Saat itu, masyarakat di kawasan Danau Toba lebih banyak yang berprofesi sebagai petani, pekebun, atau hanya mencari nafkah dengan mencari kayu di hutan.
Melihat itu, dilaksanakan operasi khusus dengan menerapkan KJA untuk memanfaatkan potensi perairan Danau Toba disebabkan sektor kepariwisataan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Melalui kerja sama dengan USAID, dilakukan pembuatan KJA di pinggiran Danau Toba dengan ukuran satu meter dan kedalaman jaring sekitar 2-3 yang ditancapkan dengan kayu.
"Ketika itu, sangat sederhana sekali, ikan yang dikembangkan pun waktu itu hanya ada ikan mas dengan masa panen sekitar tiga bulan," katanya.
Aktivitas KJA tersebut masih belum mendapatkan sambutan dari masyarakat yang belum terlatih dalam budi daya perikanan.
Apalagi penyediaan pakan ikan pada masa itu masih cukup tradisional yakni dengan merebus ikan-ikan kecil untuk diberikan pada ikan yang dibudidayakan dalam KJA.
Usaha KJA di Danau Toba baru mulai mengalami perkembangan setelah adanya salah satu perusahaan di Sumut yang memproduksi pakan ikan.
Pola KJA yang awalnya hanya berukuran satu meter dengan jumlah ikan sekitar 200 ekor menjadi berkembang dan diperbesar sehingga mampu menampung 500 ekor ikan lebih.
Ketika itu, terjadi perubahan perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba yang saat itu masih berada dalam ruang lingkup Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Simalungun.
Aktivitas KJA di kawasan Danau Toba semakin berkembang dengan masuknya sejumlah perusahaan besar yang bergerak dalam budi daya ikan.
Hingga saat ini, jumlah KJA yang beroperasi di kawasan Danau Toba telah mencapai ribuan unit, baik milik masyarakat mau pun perusahaan budi daya ikan dengan produksi hingga puluhan ribu ton.
Pihaknya belum dapat berbuat banyak dalam penataan aktivitas KJA tersebut terkait dengan adanya upaya pengembangan kawasan wisata itu, termasuk dengan rencana pembentukan Badan Otorita Danau Toba.
"Kami hanya bisa mengimbau agar pengelola KJA dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah," katanya. ***3***
(T.I023/B/S015/S015) 10-03-2016 20:23:17
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut Zonny Waldi di Medan, Kamis, mengatakan, aktivitas Kerambah Jaring Apung (KJA) tersebut awalnya program pemerintah pusat yang dimulai pada tahun 1998.
Ketika itu, operasi khusus pemanfaatan potensi perairan Danau Toba tersebut dipimpin Solihin GP guna mengentaskan kemiskinan masyarakat di kawasan Danau Toba.
Saat itu, masyarakat di kawasan Danau Toba lebih banyak yang berprofesi sebagai petani, pekebun, atau hanya mencari nafkah dengan mencari kayu di hutan.
Melihat itu, dilaksanakan operasi khusus dengan menerapkan KJA untuk memanfaatkan potensi perairan Danau Toba disebabkan sektor kepariwisataan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Melalui kerja sama dengan USAID, dilakukan pembuatan KJA di pinggiran Danau Toba dengan ukuran satu meter dan kedalaman jaring sekitar 2-3 yang ditancapkan dengan kayu.
"Ketika itu, sangat sederhana sekali, ikan yang dikembangkan pun waktu itu hanya ada ikan mas dengan masa panen sekitar tiga bulan," katanya.
Aktivitas KJA tersebut masih belum mendapatkan sambutan dari masyarakat yang belum terlatih dalam budi daya perikanan.
Apalagi penyediaan pakan ikan pada masa itu masih cukup tradisional yakni dengan merebus ikan-ikan kecil untuk diberikan pada ikan yang dibudidayakan dalam KJA.
Usaha KJA di Danau Toba baru mulai mengalami perkembangan setelah adanya salah satu perusahaan di Sumut yang memproduksi pakan ikan.
Pola KJA yang awalnya hanya berukuran satu meter dengan jumlah ikan sekitar 200 ekor menjadi berkembang dan diperbesar sehingga mampu menampung 500 ekor ikan lebih.
Ketika itu, terjadi perubahan perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba yang saat itu masih berada dalam ruang lingkup Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Simalungun.
Aktivitas KJA di kawasan Danau Toba semakin berkembang dengan masuknya sejumlah perusahaan besar yang bergerak dalam budi daya ikan.
Hingga saat ini, jumlah KJA yang beroperasi di kawasan Danau Toba telah mencapai ribuan unit, baik milik masyarakat mau pun perusahaan budi daya ikan dengan produksi hingga puluhan ribu ton.
Pihaknya belum dapat berbuat banyak dalam penataan aktivitas KJA tersebut terkait dengan adanya upaya pengembangan kawasan wisata itu, termasuk dengan rencana pembentukan Badan Otorita Danau Toba.
"Kami hanya bisa mengimbau agar pengelola KJA dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah," katanya. ***3***
(T.I023/B/S015/S015) 10-03-2016 20:23:17
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016