Medan, (Antara) - Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI mendorong lebih banyak perusahaan sawit menerapkan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) karena hingga 2015 baru sekitar 96 perusahaan yang menerapkannya.
"ISPO bermanfaat untuk membuat industri sawit Indonesia mencapai tingkat keberlanjutan sesuai harapan pasar," ujar Ketua Umum DMSI, Derom Bangun di Medan, Sabtu.
Menurut dia, masih banyak perusahaan yang belum disertifikasi, bahkan banyak sekali yang belum memenuhi syarat untuk mendaftar.
DMSI menyambut baik Komisi ISPO yang semakin giat melakukan upaya agar perusahaan-perusahaan sawit lebih cepat untuk sanggup mengikuti ketentuan-ketentuan sertifikasi itu.
"DMSI juga melihat adanya upaya Komisi ISPO untuk mencari terobosan dalam menyesuaikan standar ISPO agar di lapangan penerapannya tidak terhambat oleh hal-hal yang sifatnya formalitas," katanya.
Dengan bantuan dari Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten/kota, DMSI yakin bahwa untuk 2016 realisasi sertifikasi ISPO oleh perusahaan-perusahaan akan bergerak lebih cepat lagi.
Langkah pemerintah yang mengenalkan ISPO ke berbagai negara juga diapresiasi.
Pada 2012 dan 2013 lalu misalnya, Indonesia telah melakukan sosialisasi ISPO di Eropa, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India yang merupakan pasar ekspor sawit terbesar Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Anizar Simanjuntak mengatakan, pihaknya berharap Pemerintah membantu petani agar bisa mendapatkan ISPO.
"Kebun petani yang sudah mendapat ISPO atau RSPO masih petani binaan perusahaan," katanya.
Dia mengakui, petani kesulitan memenuhi kriteria untuk bisa mendaftar atau mendapatkan sertifikat ISPO akibat banyak kelemahan petani.
"Tetapi kalau mendapat bantuan dan dukungan kuat diyakini petani bisa mengikuti memproses sertifikasi ISPO itu," katanya.***3***
(T.E016/B/H016/C/H016) 02-01-2016 18:10:25
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"ISPO bermanfaat untuk membuat industri sawit Indonesia mencapai tingkat keberlanjutan sesuai harapan pasar," ujar Ketua Umum DMSI, Derom Bangun di Medan, Sabtu.
Menurut dia, masih banyak perusahaan yang belum disertifikasi, bahkan banyak sekali yang belum memenuhi syarat untuk mendaftar.
DMSI menyambut baik Komisi ISPO yang semakin giat melakukan upaya agar perusahaan-perusahaan sawit lebih cepat untuk sanggup mengikuti ketentuan-ketentuan sertifikasi itu.
"DMSI juga melihat adanya upaya Komisi ISPO untuk mencari terobosan dalam menyesuaikan standar ISPO agar di lapangan penerapannya tidak terhambat oleh hal-hal yang sifatnya formalitas," katanya.
Dengan bantuan dari Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten/kota, DMSI yakin bahwa untuk 2016 realisasi sertifikasi ISPO oleh perusahaan-perusahaan akan bergerak lebih cepat lagi.
Langkah pemerintah yang mengenalkan ISPO ke berbagai negara juga diapresiasi.
Pada 2012 dan 2013 lalu misalnya, Indonesia telah melakukan sosialisasi ISPO di Eropa, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India yang merupakan pasar ekspor sawit terbesar Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Anizar Simanjuntak mengatakan, pihaknya berharap Pemerintah membantu petani agar bisa mendapatkan ISPO.
"Kebun petani yang sudah mendapat ISPO atau RSPO masih petani binaan perusahaan," katanya.
Dia mengakui, petani kesulitan memenuhi kriteria untuk bisa mendaftar atau mendapatkan sertifikat ISPO akibat banyak kelemahan petani.
"Tetapi kalau mendapat bantuan dan dukungan kuat diyakini petani bisa mengikuti memproses sertifikasi ISPO itu," katanya.***3***
(T.E016/B/H016/C/H016) 02-01-2016 18:10:25
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016