Medan, 21/9 (Antara) - DPRD Sumatera Utara meminta Badan Lingkungan Hidup provinsi untuk menginvestigasi limbah di Kabupaten Batubara yang diduga berasal dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Simalungun dan merusak lahan pertanian masyarakat.
"Cukup banyak masalah dan keanehan yang perlu diinvestigasi," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoeli di Medan, Senin.
Menurut Nezar, beberapa hari lalu Komisi D DPRD Sumut mengadakan pertemuan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Batubara dan BLH Kabupaten Simalungun.
Pertemuan itu untuk membahas mengenai adanya limbah yang diduga dari operasional perusahaan perkebunan di Simalungun tetapi mengalir hingga kawasan Batubara.
Diduga ada kebocoran dari lokasi penampungan limbah perusahaan perkebunan di Simalungun tersebut yang mengalir hingga ke sejumlah aliran sungai di Batubara sesuai temuan BLH setempat.
Disebabkan limbah tersebut mengandung unsur besi, banyak masyarakat di Batubara yang mengaku lahan pertaniannya rusak atau gagal panen.
Namun dalam pertemuan yang juga dihadiri anggota dan masyarakat dari Simalungun dan Batubara tersebut, muncul sejumlah keanehan seperti keterangan kandungan zat besi dari limbah sawit.
"Biasanya, sawit tidak menghasilkan limbah besi dalam jumlah besar," kata politisi Partai Nasdem itu.
Keanehan lain, kata Nezar, adanya sejumah warga yang justru mengaku lahan pertaniannya tidak mengalami masalah sama sekali meski terkena limbah dari perusahaan perkebunan di Simalungun tersebut.
Sesuai dengan PP 101/2014 ada ambang batas dalam kebolehan pembuangan limbah, tetapi ditentukan melalui penelitian di laboratorium.
"Jadi, BLH Sumut diminta melakukan investigasi atas temuan BLH Batubara," katanya.
BLH Provinsi Sumut, BLH Kabupaten Batutara, dan dan BLH Kabupaten Simalungun juga diminta untuk mendata limbah perusahaan di dua daeah itu, terutama yang berdekatan jalur sungai.
Anggota Komisi D DPRD Sumut Darwin Lubis mengatakan, investigasi itu dibutuhkan karena informasi tentang lokasi yang terkena limbah tersebut di Batubara nya tidak jelas.
"Ada yang bilang ke Kecamatan Sei Suka, tetapi ada juga bilang ke Sei Bejangkar. Makanya BLH Sumut perlu melakukan investigasi," uja politisi Partai Hanura itu. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
"Cukup banyak masalah dan keanehan yang perlu diinvestigasi," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoeli di Medan, Senin.
Menurut Nezar, beberapa hari lalu Komisi D DPRD Sumut mengadakan pertemuan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Batubara dan BLH Kabupaten Simalungun.
Pertemuan itu untuk membahas mengenai adanya limbah yang diduga dari operasional perusahaan perkebunan di Simalungun tetapi mengalir hingga kawasan Batubara.
Diduga ada kebocoran dari lokasi penampungan limbah perusahaan perkebunan di Simalungun tersebut yang mengalir hingga ke sejumlah aliran sungai di Batubara sesuai temuan BLH setempat.
Disebabkan limbah tersebut mengandung unsur besi, banyak masyarakat di Batubara yang mengaku lahan pertaniannya rusak atau gagal panen.
Namun dalam pertemuan yang juga dihadiri anggota dan masyarakat dari Simalungun dan Batubara tersebut, muncul sejumlah keanehan seperti keterangan kandungan zat besi dari limbah sawit.
"Biasanya, sawit tidak menghasilkan limbah besi dalam jumlah besar," kata politisi Partai Nasdem itu.
Keanehan lain, kata Nezar, adanya sejumah warga yang justru mengaku lahan pertaniannya tidak mengalami masalah sama sekali meski terkena limbah dari perusahaan perkebunan di Simalungun tersebut.
Sesuai dengan PP 101/2014 ada ambang batas dalam kebolehan pembuangan limbah, tetapi ditentukan melalui penelitian di laboratorium.
"Jadi, BLH Sumut diminta melakukan investigasi atas temuan BLH Batubara," katanya.
BLH Provinsi Sumut, BLH Kabupaten Batutara, dan dan BLH Kabupaten Simalungun juga diminta untuk mendata limbah perusahaan di dua daeah itu, terutama yang berdekatan jalur sungai.
Anggota Komisi D DPRD Sumut Darwin Lubis mengatakan, investigasi itu dibutuhkan karena informasi tentang lokasi yang terkena limbah tersebut di Batubara nya tidak jelas.
"Ada yang bilang ke Kecamatan Sei Suka, tetapi ada juga bilang ke Sei Bejangkar. Makanya BLH Sumut perlu melakukan investigasi," uja politisi Partai Hanura itu. ***2***
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015