Medan, 26/8 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta memiliki inisiatif dalam mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol rute Medan-Binjai dan Medan-Tebing Tinggi.
Anggota DPRD Sumut Guntur Manurung di Medan, Rabu, mengatakan, lambannya perkembangan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut lebih banyak disebabkan kendala pembebasan lahan.
Padahal kontraktor sudah mulai mengerjakan pisik jalan tol yang bertujuan untuk memperlancar arus transportasi di Sumut tersebut.
Pihaknya merasa bingung dengan kebijakan politik Pemprov Sumut dalam mewujudkan pengembangan infrastruktur jalan yang telah mendapatkan respon dari pemerintah pusat tersebut.
Di satu sisi, terlihat Pemprov Sumut sangat berkeinginan untuk mengembangkan infrastruktur jalan, terutama jalan tol untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.
Namun di sisi lain, Pemprov Sumut terkesan kurang menyiapkan berbagai aturan yang dibutuhkan, terutama dalam pembebasan lahan.
"Masalah utama pembangunan tol itu adalah pembebasan lahan. Seharusnya ada kebijakan untuk mempermudah pembebasan," katanya.
Kondisi itu juga menjadi penghambat dalam pembangunan jalur kereta api dari lokasi KEK Sei Mangke di Kabupaten Simalungun menuju pelabuhan yang akan dibangun di kawasan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara.
"Kegiatannya juga terhenti karena hambatan pembebasan lahan," kata politisi Partai Demokrat itu.
Untuk itu, Pemprov Sumut perlu mengambil inisiatif dengan mengumpulkan bupati dan wali kota yang wilayahnya akan dilintasi pembangunan jalan tol dan jalur kereta api tersebut.
Langkah lain yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikasi bagi lahan yang dikuasai warga yang akan dibangun jalan tol.
Sertifikasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan tim Percepatan Pembebasan Tanah (P2T) untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan untuk membangun jalan tol itu.
"Tim P2T tidak mungkin memberikan ganti rugi untuk lahan yang tidak bersertifikat," ujar Guntur.
Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Plt Gubernur HT Erry Nuradi harus menyikapi kondisi itu secara serius karena berkaitan dengan kesuksesan pembangunan yang telah diberikan pemerintah pusat.
"Kalau itu saja tidak sukses, bagaimana nanti proyek-proyek lanjutan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Anggota DPRD Sumut Guntur Manurung di Medan, Rabu, mengatakan, lambannya perkembangan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut lebih banyak disebabkan kendala pembebasan lahan.
Padahal kontraktor sudah mulai mengerjakan pisik jalan tol yang bertujuan untuk memperlancar arus transportasi di Sumut tersebut.
Pihaknya merasa bingung dengan kebijakan politik Pemprov Sumut dalam mewujudkan pengembangan infrastruktur jalan yang telah mendapatkan respon dari pemerintah pusat tersebut.
Di satu sisi, terlihat Pemprov Sumut sangat berkeinginan untuk mengembangkan infrastruktur jalan, terutama jalan tol untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.
Namun di sisi lain, Pemprov Sumut terkesan kurang menyiapkan berbagai aturan yang dibutuhkan, terutama dalam pembebasan lahan.
"Masalah utama pembangunan tol itu adalah pembebasan lahan. Seharusnya ada kebijakan untuk mempermudah pembebasan," katanya.
Kondisi itu juga menjadi penghambat dalam pembangunan jalur kereta api dari lokasi KEK Sei Mangke di Kabupaten Simalungun menuju pelabuhan yang akan dibangun di kawasan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara.
"Kegiatannya juga terhenti karena hambatan pembebasan lahan," kata politisi Partai Demokrat itu.
Untuk itu, Pemprov Sumut perlu mengambil inisiatif dengan mengumpulkan bupati dan wali kota yang wilayahnya akan dilintasi pembangunan jalan tol dan jalur kereta api tersebut.
Langkah lain yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikasi bagi lahan yang dikuasai warga yang akan dibangun jalan tol.
Sertifikasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan tim Percepatan Pembebasan Tanah (P2T) untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan untuk membangun jalan tol itu.
"Tim P2T tidak mungkin memberikan ganti rugi untuk lahan yang tidak bersertifikat," ujar Guntur.
Pemprov Sumut dibawah kepemimpinan Plt Gubernur HT Erry Nuradi harus menyikapi kondisi itu secara serius karena berkaitan dengan kesuksesan pembangunan yang telah diberikan pemerintah pusat.
"Kalau itu saja tidak sukses, bagaimana nanti proyek-proyek lanjutan," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015