Pandan, Sumut, 22/10 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, memprioritaskan pembangunan insfrastruktur pemerintahan, guna mengoptimalkan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di daerah tersebut.
"Sekitar Rp15 miliar anggaran pembangunan sudah dimasukkan pada R-APBD Tapanuli Tengah (Tapteng) tahun 2014, termasuk peningkatan infrastruktur perkantoran dari tingkat desa hingga Kecamatan," ujar Kabag Humas Pemkab Tapteng, Iwan Sinaga di Pandan, Selasa.
Juru bicara Pemkab Tapteng itu menyebutkan, pada anggaran 2014 pihaknya memproyeksikan pembangunan sejumlah perkantoran. Sebab, dari 177 desa dan kelurahan, 30 di antaranya hingga kini belum memiliki fasilitas perkantoran yang layak dan memadai.
Menurut dia, ketersediaan kantor permanen bagi setiap Kecamatan maupun kelurahan dan desa, merupakan sebuah kebutuhan yang perlu segera direalisasikan pembangunannya.
Alasannya, kata dia, fasilitas perkantoran dinilai memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat pulau Sumatera itu.
Iwan mengakui, hingga kini salah satu kantor, yakni kantor Kecamatan Sarudik masih menumpang di sebuah rumah warga yang disewa.
Selain itu, masih ada sekitar 30 desa dan kelurahan yang juga masih menggunakan rumah warga sebagai kantor, akibat belum adanya sarana permanen yang disediakan oleh Pemerintah daerah setempat.
Dikatakannya, pembangunan fasilitas perkantoran di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dimaksud, merupakan pemenuhan salah satu janji Bupati Tapteng Bonaran Situmeang, dalam melaksanakan komitmen saat kampanye pada Pemilukada yang lalu.
Di samping itu, menurut Iwan, secara bertahap akses jalan ke sejumlah desa terus ditingkatkan sebagai upaya membebaskan beberapa wilayah terisolir akibat sulitnya kenderaan roda empat mengangkut hasil bumi dari desa bersangkutan.
Dijelaskannya, pembenahan infrastruktur yang dilakukan, guna menyahuti aspirasi masyarakat bawah yang menginginkan percepatan pembangunan dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat yang dimulai dari tingkat desa.
Iwan menambahkan, Pemerintah daerah setempat terus merencanakan program yang mengarah untuk peningkatan infrastruktur ke kawasan dusun maupun pedesaan.
"Titik berat pembangunan di tingkat pedesaan, sebagai salah satu upaya menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dengan perencanaan pembangunan mengusung keberpihakan atas aspirasi masyarakat bawah," katanya. ***4*** (T.KR-JRD) (T.KR-JRD/B/B. Situmorang/B. Situmorang) 22-10-2013 18:01:47
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Sekitar Rp15 miliar anggaran pembangunan sudah dimasukkan pada R-APBD Tapanuli Tengah (Tapteng) tahun 2014, termasuk peningkatan infrastruktur perkantoran dari tingkat desa hingga Kecamatan," ujar Kabag Humas Pemkab Tapteng, Iwan Sinaga di Pandan, Selasa.
Juru bicara Pemkab Tapteng itu menyebutkan, pada anggaran 2014 pihaknya memproyeksikan pembangunan sejumlah perkantoran. Sebab, dari 177 desa dan kelurahan, 30 di antaranya hingga kini belum memiliki fasilitas perkantoran yang layak dan memadai.
Menurut dia, ketersediaan kantor permanen bagi setiap Kecamatan maupun kelurahan dan desa, merupakan sebuah kebutuhan yang perlu segera direalisasikan pembangunannya.
Alasannya, kata dia, fasilitas perkantoran dinilai memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat pulau Sumatera itu.
Iwan mengakui, hingga kini salah satu kantor, yakni kantor Kecamatan Sarudik masih menumpang di sebuah rumah warga yang disewa.
Selain itu, masih ada sekitar 30 desa dan kelurahan yang juga masih menggunakan rumah warga sebagai kantor, akibat belum adanya sarana permanen yang disediakan oleh Pemerintah daerah setempat.
Dikatakannya, pembangunan fasilitas perkantoran di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dimaksud, merupakan pemenuhan salah satu janji Bupati Tapteng Bonaran Situmeang, dalam melaksanakan komitmen saat kampanye pada Pemilukada yang lalu.
Di samping itu, menurut Iwan, secara bertahap akses jalan ke sejumlah desa terus ditingkatkan sebagai upaya membebaskan beberapa wilayah terisolir akibat sulitnya kenderaan roda empat mengangkut hasil bumi dari desa bersangkutan.
Dijelaskannya, pembenahan infrastruktur yang dilakukan, guna menyahuti aspirasi masyarakat bawah yang menginginkan percepatan pembangunan dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat yang dimulai dari tingkat desa.
Iwan menambahkan, Pemerintah daerah setempat terus merencanakan program yang mengarah untuk peningkatan infrastruktur ke kawasan dusun maupun pedesaan.
"Titik berat pembangunan di tingkat pedesaan, sebagai salah satu upaya menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan dengan perencanaan pembangunan mengusung keberpihakan atas aspirasi masyarakat bawah," katanya. ***4*** (T.KR-JRD) (T.KR-JRD/B/B. Situmorang/B. Situmorang) 22-10-2013 18:01:47
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013