#BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kami memiliki 373 berita tentang badan pertanahan nasional

Kejati Sumut geledah kantor BPN terkait dugaan korupsi pengadaan tanah Tol Medan-Binjai

Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah  kantor Badan Pertanahan ...

Notaris sebut HGB PT NDP dapat ditingkatkan jadi SHM, konsumen diminta tidak khawatir

Notaris Muhammad Zunuza mengungkapkan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Nusa Dua Propertindo dapat ditingkatkan menjadi ...

Dari pembersihan hingga Bank Sampah, strategi Madina tangani persoalan sampah

Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution merespons keluhan warga terkait tumpukan sampah di sepanjang jalan menuju TPA ...

ORI selamatkan potensi kerugian masyarakat Rp130,26 miliar pada 2025

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat di sektor ekonomi sebesar Rp130,26 miliar ...

KAI Sumut sertifikatkan satu juta meter persegi lahan demi perkuat legalitas aset negara

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara sepanjang tahun 2025 berhasil mensertifikasikan lahan seluas ...

Empat terdakwa korupsi penjualan aset PTPN I ke Citraland Rp263 miliar diadili

Empat terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I kepada pengembang PT Ciputra ...

Masyarakat Batu Bara desak Presiden Prabowo ambil alih lahan 6.000 hektare PT Socfindo

Masyarakat Kabupaten Batu Bara meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil alih lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo ...

Bupati hadiri penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat

Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri kegiatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah ...

Advetorial - Kebijakan strategis Pemkot Tanjungbalai wujudkan "EMAS" ditengah efisiensi anggaran

Pemerintah Kota Tanjungbalai dibawah kepemimpinan Mahyaruddin Salim dan Wakilnya, Muhammad Fadly Abdina terus melakukan kebijakan ...

Mahfud: Peraturan Polri Nomor 10/2025 bertentangan dengan putusan MK

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Mahfud MD mengatakan Peraturan Kepolisian Negara ...