Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3T-SU) Husein Lubis di Medan, Minggu, mengatakan pemerintah hendaknya memperhatikan keberadaan pasar tradisional sebelum mengeluarkan izin pembangunan plasa, mal, dan pusat perbelanjaan mewah yang baru.
Terlebih lagi, katanya, jika pasar modern tersebut berdampingan dengan pasar tradisional, karena mengancam keberlangsungan pasar tradional.
"Sebelum mengeluarkan izin pembangunan pusat perbelanjaan mewah, sebaiknya pemerintah mengkaji jarak dengan pasar tradisional yang ada. Dengan begitu, pasar tradisional bisa bertahan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menilai perbaikan dalam managemen pengelolaan pasar tradisional juga perlu dilakukan dengan tujuan agar dapat bersaing dengan pusat perbelajaan mewah seperti mal.
"Saya berharap pasar tradisional ke depan, tidak hanya sebagai tempat jual beli kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai pusat oleh-oleh bagi wisatawan domestik maupun mancanegara," katanya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah kabupaten atau kota perlu merelokasi ke tempat strategis atas sejumlah pasar yang lokasinya saling berdekatan, agar menguntungkan pedagang sekaligus mempermudah pembeli mendapatkan kebutuhan bahan pokok.
"Saya mendengar banyak keluhan dari pedagang. Salah satunya adalah minimnya minat beli pelanggan akibat keberadaan pasar yang satu sangat berdekatan dengan pasar tradisional lainnya. Bahkan ada yang berjarak 200 meter saja dengan jenis dagangan yang sama. Ini tidak sehat bagi pedagang," katanya.
Menurut dia, salah satu keunggulan pasar tradisional adalah harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pusat perbelanjaan mewah.
Ia menjelaskan keunggulan tersebut saat ini tidak menjadi daya tarik karena keberadaan pasar tradisional yang kumuh sehingga calon pembeli enggan datang.
"Walau jual ikan, jika pengelolaannya baik, saya yakin pembeli betah berlama-lama memilih ikan menurut kebutuhan masing-masing. Saya yakin rencana ini bisa terwujud asalkan pemerintah daerah saling dukung dengan pemerintah provinsi," katanya.
***3*** M. Hari Atmoko
(T.KR-JRD/B/M.H. Atmoko/M.H. Atmoko) 24-02-2013 03:56:50
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
