Padangsidimpuan (ANTARA) - Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe didampingi Plt. Kadis PUPR, Sekretaris Perkim dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan menghadiri Kunjungan Kerja spesifik Komisi II DPR RI bersama Gubernur Sumatera Utara M Bobby Afif Nasution Tentang Pelayanan pertahanan dan penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) sektor pertahan dan serta permasalahan tata ruang di Provinsi Sumatera Utara.
Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Jum'at (4/7) menyampaikan sesuai undangan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bahwa sedang dilakukan inventarisir keluhan masyarakat, terkait permasalahan konflik agraria dan dampaknya di Kabupaten dan Kota di Sumut, yang masih belum terselesaikan. Konflik ini berdampak serius terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat lokal.
"Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Kota Padangsidimpuan dan beberapa kepala daerah se Sumut, terkait persoalan pertanahan," ungkap Letnan.
Sementara itu Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama kepala daerah lainnya berharap, kunjungan Komisi II DPR RI ini bisa ikut membantu penyelesaian konflik agraria di Sumut, dengan melibatkan berbagai pihak untuk penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung percepatan penyelesaian.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, apa yang disampaikan Pemprov Sumut dan masukan dari sejumlah Bupati/walikota yang hadir, akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi.
"Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaiakan permasalahan di Sumut," harapnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Muhammad Sri Pranoto menyampaikan, untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut diperlukan transparansi penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kabupaten dan Kota.
