Pemkab Madina raih penghargaan dari Kemenkeu

Madina (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal mendapat penghargaan sebagai juara ke-III dalam kategori kinerja pengelolaan DAK fisik terbaik tingkat provinsi tahun anggaran 2023 dari Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan langsung diterima Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution pada Rabu (13/12) diacara penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 di Convention 1 Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Atika menyampaikan jika penghargaan yang diraih itu berkat kerja keras dan kerjasama seluruh pihak dijajaran Pemkab Madina. Penghargaan yang diraih tersebut menjadi suntikan energi dan motivasi bagi pemerintah daerah. 

“Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi modal dan suntikan energi bagi kami untuk bekerja lebih fokus lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut Atika berharap penghargaan itu tidak membuat jajaran Pemkab Madina cepat berpuas diri. Sebab, masih banyak peluang yang harus diisi dengan kinerja yang lebih baik lagi. Untuk DAK fisik tahun 2023 Madina mendapat alokasi anggaran berbagai kegiatan pembangunan, seperti ruas jalan kabupaten, sarana air minum perdesaan dan sarana sanitasi. 

"Ini sejalan dengan visi misi Kabupaten dalam hal peningkatan infrastruktur yg bermuara nantinya untuk kesejahteraan masyarakat,"  lanjutnya.
Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Madina, Yas Adu Zakirin Nasution, SH MM, Selasa (19/12) menyatakan, kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga akhir bulan November 2023 telah mencapai sekitar 89,78 persen.

"Ditahun 2023 posisi DAK fisik Madina sesuai dengan DIPA sebesar lebih kurang Rp. 93 millar. Namun, sesuai dengan serapan yang ditargetkan per akhir November 2023 kita sudah menyalurkan sebanyak 89,78 persen," jelasnya.

Alokasi dana DAK fisik untuk tahun 2023 diperuntukkan untuk bidang pendidikan, bidang PUPR seperti sanitasi, jalan bertahap dan SPAM. Kemudian bidang kesehatan dan bidang Keluarga Berencana (KB). 

Yas Adu mengungkapkan, jika capaian keberhasilan itu merupakan implementasi atas "Madina Berbenah" sehingga seluruh stakeholder penerima DAK fisik kedepan dapat bekerja secara maksimal baik dalam pemenuhan data dan pelaksanaan fisik dilapangan sebagai persyaratan penyaluran dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.