Pemkab Sleman kunjungi Sumut karena dinilai berhasil kendalikan inflasi

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  mengunjungi Provinsi Sumatera Utara karena dinilai berhasil mengendalikan inflasi hingga di bawah angka nasional.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sleman Heru Saptono, di Medan, Kamis, mengatakan tujuan mereka studi banding ke Sumut ingin mengetahui dan belajar bagaimana pemerintah setempat bisa mengendalikan inflasi yang angkanya di bawah nasional.

"Kami ingin belajar dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berhasil mengendalikan inflasi. Inflasi Sumut secara year on year (y/y) 2,3 persen atau di bawah angka nasional 2,5 persen," ujar Heru.

Heru mengungkapkan Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang masuk 10 besar dengan tingkat inflasi tertinggi.

“Sudah hampir setahun ini Kabupaten Sleman masuk ke dalam 10 besar dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni di atas nasional 2,5 persen secara year on year. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saja inflasinya 3,4 persen," kata Heru.

Heru menyebut, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman sebanyak 1,1 juta jiwa, yang menghuni 17 kecamatan, dan 86 desa dengan PDRB ditopang dari sektor jasa dan pariwisata.

“Jadi sektor jasa dan pariwisata yang menopang, sektor tersiernya yang menopang PDRB. Kami juga ingin belajar bagaimana membentuk BUMD yang bisa berperan dalam mengendalikan inflasi. Kami baru punya tiga BUMD, yakni Bank Sleman, Bank Syariah Sleman, dan PDAM Tirta Sembada," sebutnya. Sementara itu, Kepala Biro Bidang Ekonomi Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung menyambut baik rombongan Pemkab Sleman yang melakukan studi banding di wilayahnya.

“Saya apresiasi setinggi-tingginya untuk tim rombongan Pemkab Sleman yang berkenan berkunjung ke Provinsi Sumut. Semoga pada kunjungan ini kita bisa berbagi pengalaman dalam rangka pengendalian inflasi," ujar Poppy Hutagalung.

Poppy mengatakan pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Sumut dengan melakukan penguatan koordinasi antarpemangku kebijakan terkait.

“Untuk mengendalikan inflasi diperlukan koordinasi dan sinergitas antara kabupaten/kota dan provinsi. Tim pengendali inflasi melakukan roadmap pengendalian inflasi yang dilakukan per tahun,” kata Poppy.

Poppy melanjutkan, Pemprov Sumut bersama Bulog, BPS, BI, dan TPID melakukan koordinasi secara efektif dalam pengendalian inflasi. Selain itu juga diadakan pasar murah yang diselenggarakan di kabupaten kota.

“Ada lima titik yang menjadi survei harga kebutuhan pangan di Sumut yang biasa disebut Indeks Harga Konsumen atau IHK yakni Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli. Jika terjadi lonjakan harga, maka dilakukan pasar murah yang lokasinya berada di pasar yang menjual harga pangan dengan harga tinggi,” jelasnya.