Langkat (ANTARA) - Dana untuk mengentaskan stunting di Kabupaten Langka melalui berbagai OPD sampai saat ini diperkirakan sudah mencapai Rp71 miliar.
"Untuk itu harus benar-benar dikerjakan di lapangan bila tidak maka akan ada evaluasi bagi pimpinan OPD yang bersangkutan, sesuai dengan arahan Pelaksana Tugas Bupati Langkat Syah Afandin," kata Sekretaris Daerah Langkat Amril yang juga Wakil Ketua Percepatan Penurunan Stunting pada acara Rwmbuk Stunting Tahun 2023, di Stabat, Rabu (3/8).
Amril menyampaikan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 prevalensi stunting adalah 18,6 persen, lokus stunting tahun 2023 sejumlah 165 desa/kelurahan di 23 kecamatan, jumlah anak stunting 2.623 orang dan keluarga beresiko stunting 53.560 keluarga.
Untuk itu anggaran yang sudah ada dalam percepatan penanganan stunting terintegrasi sumber dana APBD, DAK, DBCHT antara lain pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 18.749.882.144, pada Dinas PPKBP3A sebesar Rp 7.128.957.200.
Selanjutnya pada Dinas Sosial sebesar Rp 27.938.120.500, Dinas Pendidikan Rp 75.000.000, Dinas PUPR Rp 6.003.791.000, Dinas Perikanan Rp 39.600.000, Dinas Ketapang Rp 375.000.000, Dinas PMD sebesar Rp 12.000.000.000, Dinas Kominfo Rp 337.250.000, Bappeda Rp 114.603.021 dan Disperindag Rp 7.050.000.
Dari hal tersebut Sekda Langkat Amril berharap camat/kades/lurah yang mempunyai pravelensi stunting tinggi agar lebih serius untuk membentuk TTPS kecamatan dan TPPS desa/kelurahan.
Selanjutnya camat agar membuat desa/kelurahan binaan stunting di wilayahnya dan desa/kelurahan agar mengalokasikan dana desa untuk percepatan penurunan stunting bukan hanya honorium KPM, tegasnya
Amril juga menyampaikan pada kesempatan itu program kegiatan OPD yang mendukung stunting agar dilaksanakan sesuai jadwal karena belum terealisasi sampaj semester pertama tahun 2023.
Sekda Langkat sebut Rp71 miliar dikucurkan untuk mengatasi stunting
Rabu, 2 Agustus 2023 15:52 WIB 1531