Pj.Wali Kota Tebing Tinggi hadiri Musrenbang Sumut 2024

Tebing Tinggi (ANTARA) - Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyatih di dampingi Kaban Bapedda Erwin Suheri Damanik, Kabid Komunikasi Iswan Suhendi S.STP, M.Si menghadiri  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2024. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekdaprov Sumut Arif S Trinugroho serta Bupati/Wali Kota juga ikut dalam rombongan ini. Mereka bergerak dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumsh Dinas Gubernur Jalan Sudirman Nomor 41, menuju Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 7, Rabu (12/4).

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memberikan apresiasi kepada seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas sinergi pembangunan yang tercipta dalam periode lima tahun terakhir. Karena itu ia memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan usulan dari daerah atau bersifat Bottom Up, dari bawah ke atas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (12/4). Hadir di antaranya unsur Forkopimda Sumut dan para Bupati/Wali Kota se-Sumut, serta jajaran pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Dalam paparannya, Gubernur mengatakan bahwa Musrenbang sebagai dokumen negara, merupakan faktor penting yang menampung berbagai usulan pembangunan dari masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan kebutuhan.

Adapun rencana dan kebijakan pembangunan Sumut 2024, dengan tema Sinergitas dan Pengingkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sedangkan untuk tujuan dan arah pembangunan yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) mencakup kualitas pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender.

Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti menurunkan angka kemiskinan, tingkat penangguran terbuka, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dan peningkatan layanan infrastruktur berkelanjutan, seperti infrastruktur jalan, permukiman, ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, ketimpangan pembangunan serta ketangguhan bencana.