Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan strategi pengendalian pandemi COVID-19 pasca-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut berfokus pada meminimalisasi penularan virus dan mencegah sakit berat hingga kematian.
“Sekarang tanggung jawab pandemi mulai kita shifting (tukar) bagaimana masyarakat juga ikut berperan nyata dan tidak di lead (pimpin) sepenuhnya oleh pemerintah,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam Penutupan Indonesia COVID-19 Surge Response (ICSR) yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Dia menuturkan dalam pengendalian pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah tidak akan banyak memberikan batasan atau banyak mengatur berbagai kegiatan masyarakat seperti sebelumnya. Pemerintah kini lebih menekankan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi tetap terkendali.
Meskipun demikian, dalam meminimalisasi penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 pemerintah tetap menggencarkan strategi melalui sosialisasi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, membangun perilaku karantina dan isolasi mandiri jika kontak erat atau positif COVID-19.
Selain itu, melakukan pengawasan di berbagai pintu masuk negara. Kedua, pemerintah memperkuat pemantauan melalui surveilans, di mana pemantauan dilakukan terhadap indikator COVID-19 yang sesuai dengan arahan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Pemerintah juga mendorong tes antigen mandiri dengan PeduliLindungi, melakukan tes pada orang yang bergejala dan mengalami kontak erat, serta memperbanyak kapasitas surveilans genomik.
Dalam mencegah masyarakat mengalami sakit berat ataupun kematian, Kemenkes terus mendorong vaksinasi penguat pertama dan kedua terutama pada kelompok rentan seperti lansia. Saat ini pemerintah juga mendorong penggunaan vaksin produksi dalam negeri seperti InaVac dan IndoVac.
Dalam aspek terapeutik, integrasi alur perawatan pasien COVID-19 tetap dijalankan termasuk bagi orang yang ingin dites secara mandiri, memastikan ketersediaan obat dan kapasitas rumah sakit, juga mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi "long COVID-19".
“Sekarang kasus 'long COVID-19' sudah jarang kita temukan. Kalau yang kemarin masih memiliki gejala 'long COVID-19' itu adalah mereka yang umumnya terinfeksi dengan Delta. Kalau sekarang hampir tidak ada kasus 'long COVID-19' (yang dilaporkan, red.),” kata dia.
Nadia mengingatkan pandemi mungkin memang terkendali namun hoaks terkait COVID-19 masih terus terjadi dalam masyarakat.
Oleh karenanya, Kemenkes memperbaiki strategi komunikasi risiko pada publik secara rutin dan transparan, di berbagai platform media untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Kemenkes bahkan melatih sumber daya manusia kesehatan dan publik dalam menyikapi misinformasi kesehatan yang membahayakan pihak lain maupun menghambat program pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Hal terakhir yang menjadi strategi pemerintah melalui Kemenkes, yakni dengan memberikan dukungan kesehatan jiwa bagi para pasien COVID-19 dan tenaga kesehatan di lapangan.
"Ini menjadi bagian daripada tanggung jawab seluruh masyarakat untuk bisa betul-betul memasuki kondisi (endemi, red.). Kalau sekarang aktivitas kita sudah 100 persen, bisa kembali lagi (seperti biasa lagi, red.), tapi urusan pandemi dan COVID-19 masih tetap ada dan harus waspada terhadap virus," ujarnya.
