Syah Afandin berharap Komisi IX DPR-RI bisa memfasilitasi pembangunan RSUD di Kota Stabat

Langkat (ANTARA) - Di hadapan Komisi IX DPR-RI Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Langkat Syah Afandin, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) meminta agar dapat dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kota Stabat, selaku ibukota Kabupaten Langkat, disebabkan hingga kunjungan anggota DPR yang terhormat belum juga ada.

Hal itu disampaikannya di hadapan anggota DPR-RI saat melakukan kunjungan kerja ke bumi Langkat religius, Kamis (19/1).

Syah Afandin memaparkan kondisi Kabupaten Langkat yang memiliki wilayah terluas di Sumatera Utara yang memiliki 1.084.108 jiwa penduduk.

Dimana terdiri dari 546.015 jiwa laki-laki dan 538.093 ribu jiwa perempuan. Tersebar di 23 kecamatan 240 desa dan 37 kelurahan.

Syah Afandin menyampaikan saat ini Kabupaten Langkat hanya memiliki satu rumah sakit umum daerah yang ada di Kecamatan Tanjung Pura serta enam rumah sakit umum swasta.

"Di Kabupaten Langkat terdapat tujuh rumah sakit, satu RSUD dan enam rumah sakit swasta. 32 puskesmas, 171 pustu dan 174 poskesdes," ujarnya.

"Sementara puskesmas yang belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebanyak 25 puskesmas. Kemudian terdapat 59 klinik, 28 bekerjasama dengan BPJS dan 31 non BPJS. Praktek mandiri dokter sebanyak 15, termasuk 330 bidan dan 46 perawat," ungkapnya.

Pelaksana Tugas Bupati Langkat itu juga memaparkan saat ini daerahnya masih memiliki puskesmas yang belum sesuai standar fasilitas kesehatan,  diantaranya puskesmas Marike, Bukit Lawang, Stabat, Karang Rejo, Secanggang, Pantai Cermin, Stabat Lama, Sei Bamban dan Pematang Jaya.

"Saya memohon kepada komisi IX DPR RI untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di pusat ibu kota kabupaten Langkat yakni di Stabat," harapnya.

Sementara itu Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene SE,  mengatakan salah satu tujuan kunker ini ingin mengetahui permasalahan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Langkat.

"Kedatangan kami di Kabupaten Langkat dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI, untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan. terutama di tingkat pertama," ujarnya.

Felly menambahkan, usai pandemi COVID-19 saat ini Indonesia sedang menyiapkan transformasi pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

"Sistem kesehatan kita saat ini masih perlu terus diperbaiki, kini Indonesia tengah mengupayakan transformasi kesehatan dan salah satu pilarnya adalah transformasi layanan primer yang dijalankan untuk mengatasi berbagai tantangan," katanya.

"Kami melihat belum secara kuantitas sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal, untuk itu menjadi sangat penting agar agenda transformasi pelayanan kesehatan primer berjalan di seluruh provinsi di Indonesia. 

Terutama penguatan upaya promotif preventif. Termasuk deteksi dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama," ujarnya. 

Pada kesempatan kunker itu juga dihadiri 12 anggota Komisi IX DPR RI, yang juga turut didampingi Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes dr Sundoyo, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes dr Yanti Herman, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi, Direksi Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlul Ruby, Sekdakab Langkat Amril,S.Sos,MAP, K
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan dr. Sari Quratulainy.