Medan (ANTARA) - Semua pemangku kepentingan bidang pendidikan mulai dari dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru dan orang tua harus ikut mengawal peningkatan sebaran pendidikan berkualitas yang sudah disepakati.
Kesepakatan peningkatan sebaran pendidikan berkualitas itu disepakati dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 16 November 2022 dan Diskusi Publik 17 November 2022 yang dihadiri 190 peserta.
Direktur Utama Synergy Policies Dinna Prapto Raharja yang memimpin jalannya diskusi itu mengatakan, untuk mewujudkan ide-ide yang dibicarakan di FGD 16 November 2022 dan Diskusi Publik 17 November 2022 menjadi kenyataan, semua pemangku kepentingan mau tidak mau harus saling berkomunikasi secara intensif.
“Kami gembira, Dinas Pendidikan Provinsi Sumut berkomitmen untuk memfasilitasi perluasan akses sarana prasarana yang menunjang kualitas pendidikan," katanya.
Mulai dari akses e-library untuk seluruh sekolah, perbaikan ekosistem sekolah untuk implementasi Kurikulum Merdeka dan pemberian fasilitas penunjang kegiatan pelatihan bagi para guru.
Menurut Dia, bahwa komitmen dari para peserta diskusi publik itu sekaligus menjawab keprihatinan yang muncul seputar pengelolaan dana BOS dan anggaran pendidikan yang selama ini dianggap belum tepat sasaran.
Pendidikan berkualitas masih perlu dukungan kuat seperti yang dipaparkan Fachrujiansyah Bachsan, Kepala Seksi PTK SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dan Irma Sari Sinaga, guru SDN 158/VIII Rimbo Mulyo Provinsi Jambi dalam diskusi publik.
Sebagai bagian dari daerah yang masuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), mereka menceritakan berbagai inovasi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.
Misalnya, penggunaan internet dan kerja sama dengan Radio Republik Indonesia setempat untuk sarana berbagi materi ajar bagi guru dan kepala sekolah.
“Harapan kami adalah agar inovasi serupa bisa tumbuh dan direplikasi juga oleh guru dan kepala sekolah di Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.
CEO Global Tanoto Foundation Dr J Satrijo Tanudjojo menyambut baik kehadiran pemangku kepentingan kunci bidang pendidikan yang mampu mendorong lahirnya komitmen bersama tersebut.
"Hadirnya Bapak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunjukkan komitmen Sumut untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Kegiatan diskusi di Sumut itu merupakan rangkaian serupa di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jambi dan Riau.
Dia menegaskan, kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di provinsi-provinsi itu akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution dan Kepala BPSDM Alwi Hasibuan menyatakan, komitmen Pemprov Sumut di bawah kepemimpinannya telah menetapkan Rencana Aksi Daerah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas.
Menurut gubernur, belajar di sekolah tidak menjamin siswa sukses dalam meniti karier.
Faktor tidak menjadi jaminan kesuksesan siswa itu beragam, seperti kurangnya bahan literasi, guru yang tidak datang ke kelas, murid yang tidak faham materi tapi guru tidak memfasilitasi dan lain sebagainya.
"Jadi memang banyak yang harus dilakukan. Inilah yang menjadi tugas kita bersama," katanya.
Gubernur juga meminta agar pendidikan itu harus disetarakan antara di desa dan kota.
Gubernur mengapresiasi Sinergy Polices dan Tanoto Foundation yang ikut berpartisipasi di Sumut melalui Program Pengembangan Innovasi Untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) yang telah berjalan sejak 2018 dan telah mampu berkontribusi pada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan pencapaian Raport Pendidikan Tahun 2022.
Edy juga berharap kepada Tanoto Foundation yang ownernya adalah putra Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kepeduliannya dalam memajukan sektor pendidikan terutama membantu sarana dan prasarananya.
